Berita

ilustrasi/net

PT DI Dikerdilkan, Wajar Banyak Anak Bangsa Yang Cerdas Kerja Di Negara Lain

SENIN, 30 NOVEMBER 2015 | 04:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna tidak semestinya  menyebut PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk membuat sayap saja tidak bisa.

Karena itulah pihaknya lebih memilih membeli helikopter AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris untuk keperluan operasional very very important person (VVIP) ketimbang EC-725 bikinan PT DI.

"Kalaupun KSAU menganggap 'ketakmampuan' PT DI tak selayaknya diucapkan dengan pernyataan yang sangat merendahkan bangsa Indonesia. Faktanya selepas 'kuasa' BJ Habibie hilang dari IPTN (PT DI) seiring reformasi politik, kan rezim penguasa berikutnya mencampakkan bahkan sengaja membikin kerdil PT DI," ucapnya (Minggu, 29/11).


Padahal, sambung Ma'mun, PT DI itu bagian dari cara Soekarno dahulu untuk mengangkat marwah bangsa ini di hadapan bangsa-bangsa lain.

"Namun karena piciknya cara pandang politik elit bangsa ini yang tak memahami dan menganggap penting national interest, maka proyek yang dimaksud untuk mengangkat marwah bangsa pun dikerdilkan," ungkap dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Padahal banyak negara-negara lain yang iri terhadap PT DI, tapi justru di Indonesia proyek ini dilecehkan dan dikerdilkan. Akibatnya anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas yang dulu disekolahkan ke luar negara memiliki kerja di negara lain  karena tak lagi dibutuhkan oleh bangsa yang bebal ini.

"Mereka pun hijrah ke luar negeri (Malaysia, Korsel dan negara lainnya) untuk  mengerjakan proyek yang sama yang dikerjakan oleh PT DI. Inilah negeri bebal bernama Indonesia," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya