Berita

khofifah indar parawansa/net

Dalam Lima Tahun, Keluarga Mandiri Sudah Bisa Diwisuda

MINGGU, 29 NOVEMBER 2015 | 03:35 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hasil survei Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan satu-satunya program yang mampu mempersempit ketimpangan sosial. PKH merupakan bantuan tunai bersayarat atau conditional cash transfer yang diberikan kepada 8 persen warga dengan status sosial terendah dan termiskin.

"Saat ini, sedang diformat agar komplementarias bagi 8 persen warga dengan status sosial ekonomi terendah dan termiskin," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 29/11).

Dalam setahun, jelasnya, PKH bisa dicairkan 4 kali. Dan jika tidak diintervensi program lain, seperti rumah tidak layak menjadi layak huni, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sulit memutus rantai kemiskinan.


"PKH tanpa ada pendampingan dari program lainnya, rasanya sulit untuk mengentaskan dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Bagi warga tertarik untuk berdagang dan membuka usaha keci-kecilan bisa dintervensi dengan program UEP dan KUBE. Besaran bantuan UEP Rp 3 juta per orang dan KUBE Rp 20 juta untuk satu kelompok dengan 10 anggota.

"Bantuan UEP Rp 3 juta per orang dan KUBE Rp 20 juta per kelompok terdiri 10 orang. Kedua program tersebut, merupakan salah satu format pendapingan yang cukup signifikan," tandasnya.

Untuk bisa mendapatkan bantuan PKH, sambung Mensos, ada syarat kondisi yang harus dipenuhi, di antaranya ibu sedang hamil, memiliki anak balita, memiliki anak sedang bersekolah di jenjang SD, SMP dan SMA. Setelah 5 tahun tuntas mendapatkan intervensi PKH yang didukung dengan berbagai program lainnya, maka para penerima akan diwisuda sebagai keluarga mandiri.

"Keluarga mandiri itu artinya sudah keluar dari rantai kemiskinan dan mandiri secara ekonomi, serta bantuan bisa diberikan kepada penerima lainnya yang berhak mendapatkan," demikian Khofifah. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya