Bebas Kepentingan, Pimpinan KPK Sebaiknya Dari Unsur Akademisi

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jilid ke-IV diharapkan berasal dari kalangan akademisi, bukan Kejaksaan maupun kepolisian.

"Sebab selama ini, calon pimpinan KPK yang terpilih tetap dari kejaksaan, kepolisian dan pengacara," kata pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara Syafruddin Kalo SH di Medan, seperti dikutip Antara, Sabtu (28/11).

Menurutnya, pimpinan KPK dari kalangan perguruan tinggi tidak ada kepentingan politik, lembaga, dan institusi lainnya.

"Capim KPK dari dosen yang berlatar belakang dunia pendidikan itu, tidak ada kepentingan apa-apa, selain hanya bertujuan untuk mengabdi bagi negara, menegakkan hukum, serta pemberantasan kasus korupsi," jelas Syafruddin.

Dia menyebutkan, capim KPK dari staf pengajar di perguruan tinggi itu juga memiliki segudang pengalaman dalam mendidik mahasiswa sebagai calon-calon sarjana dan juga sebagai pimpinan nasional.

Oleh karena itu, kemampuan capim KPK dari kalangan akademisi tidak diragukan lagi dan sudah memiliki skill dalam mengusut kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara itu.

"Jadi, sudah saatnya capim KPK itu, kita percayakan kepada dosen untuk memimpin lembaga antirasuah tersebut," kata Syafruddin.

Dia menambahkan, capim KPK dari seorang pendidik tersebut, mampu dalam memimpin lembaga penegak hukum, tegas, pintar, bijaksana, dan tidak dapat diintervensi kelompok mana pun yang memiliki kepentingan.

Selain itu, sangat hati-hati dalam bertindak, mengeluarkan kebijakan, dan berani membongkar kasus-kasus korupsi cukup besar yang selama ini tidak pernah terungkap ke permukaan.

"Masyarakat selalu percaya dan tidak pernah ragu kepada capim KPK dari akademisi, hal ini harus menjadi pertimbangan," tegas Syafruddin. [wah]