Sudirman Said banyak boroknya. Selain kontrak karya PT Freeport Indonesia, Menteri ESDM itu juga disebut bermain dalam penentuan proyek pembangunan kilang LNG Blok Masela.
"Berdasarkan informasi yang kami peroleh, LPI menemukan indikasi ketidakjujuran Menteri ESDM soal Blok Masela. Yaitu dalam hal penentuan susunan keanggotaan tim counterpart pengkajian dan konsultan independen yang akhirnya ditunjuk," terang Jurubicara Komite Persiapan Liga Pemuda Indonesia (KP-LPI) Lamen Hendra Saputra dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Jumat (27/11).
Dia tegaskan, mayoritas dari tim counterpart sudah jelas posisinya mendukung FLNG. Sebut saja, Djoko Siswanto dan Agus Sapto Rahardjo. Mereka telah terbukti mendukung FLNG di muka publik. Nanang Untung, meskipun dikenal sebagai eks dirut Badak NGL, sebenarnya dia adalah kakak kandung Sri Mulyani, sang srikandi neoliberal Indonesia.
Selain itu ada Faisal Basri. Dia dikenal sebagai ekonom yang garisnya keberpihakannya neoliberal.
"Selain itu konsultan yang ditunjuk ternyata tidak benar-benar independen. Selama beberapa tahun terakhir, dapat dicek, bahwa lembaga Poten and Thompson yang berpusat di Australia lebih fokus menangani proyek FLNG," demikian Lamen.
Seperti diketahui, pada 21 September 2015, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Menteri ESDM untuk mengkaji ulang keputusan pembangunan Floating LNG/FLNG dalam pengembangan Blok Masela dan mempertimbangkan pengembangan kilang LNG di darat (onshore)/OLNG. Keputusan dari Menteri ESDM dijadwalkan turun pada 10 Oktober 2015.
Namun dua hari berselang pada 23 September 2015, dari pihak ESDM melalui Sekjennya, Teguh Pamudji, menolak anjuran Menko RR dan menyatakan, bahwa kewenangan keputusan untuk Blok Masela mutlak berdasarkan UU berada di tangan Menteri ESDM, bukan di Menko Maritim.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya Menteri SS juga menyatakan lebih condong pada opsi pembangunan FLNG daripada OLNG, sesuai saran SKK Migas.Tiga hari menjelang keputusan, 7 Oktober 2015, Menko RR akhirnya "mengkepret", menyatakan bahwa SS sudah keblinger dengan tetap lebih memilih FLNG yang kurang kemanfaatannya bagi pembangunan perekonomian kawasan Indonesia Timur. Plus alasan-alasan yang dikemukakan, seperti biaya yang lebih murah (bila memilih FLNG) dan bahaya palung dalam (bila membangun pipa OLNG) dipandang terlalu mengada-ada. RR meminta agar penandatanganan keputusan FLNG Blok Masela pada 10 Oktober 2015 dibatalkan.
Akhirnya, pada hari yang sama, 7 Oktober 2015, kemungkinan besar setelah akhirnya Presiden Jokowi turun tangan, akhirnya Menteri SS dengan alasan menyudahi perdebatan memutuskan untuk menyerahkan persoalan pengembangan Blok Masela kepada konsultan asing yang independen.
Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa taktik membawa-bawa konsultan adalah upaya terakhir SS menyelamatkan mukanya. Rencana penandatanganan pada 10 Oktober 2015 pun batal.Pada 30 Oktober 2015, ditunjuklah oleh SS sebanyak 10 orang yang menjadi tim kajian pengembangan Blok Masela yang diharapkan dapat menjadi counterpart dari konsultan independen. Sepuluh orang tersebut adalah: Menteri ESDM, Dirjen Migas, dan Kepala SKK Migas sebagai pengarah, Nanang Untung (profesional) sebagai ketua, Faisal Basri (profesional) sebagai Wakil Ketua, Djoko Siswanto (Ditjen Migas) sebagai sekretaris, serta Muhammad Abduh (Ditjen Migas), Gde Ketut Budhiarta (SKK Migas), Agus Sapto Raharjo (SKK Migas), dan Pudjo Suwarno (profesional).
Pada 11 November 2015 ditunjuklah Poten and Partners sebagai konsultan independen untuk proyek pengembangan Blok Masela. Menurut ESDM, alasan kuat dipilihnya Poten and Partners yang menyisihkan 12 pesaing lainnya adalah biaya konsultasi yang katanya "murah", setengah dari penawaran saingannya, yaitu Rp 3,8 miliar.
[sam]
