Berita

Marsekal Agus Supriatna:net

Wawancara

WAWANCARA

Marsekal Agus Supriatna: Kalau Mau Helikopter Antirudal Seperti Dipakai Obama, Anggarannya 1,6 Triliun

JUMAT, 27 NOVEMBER 2015 | 08:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), berencana membeli tiga unit helikopter angkut Agusta Westland (AW) 101 buatan Inggris, untuk menggantikan helikopter Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk menunjang mobilitas Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

AW-101 merupakan helikopter angkut menengah antikapal se­lam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. AW-101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem sen­jata angkatan laut modern.

Selama ini, sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI, mengunakan helikopter Super Puma. Memang jika ditilik dari sisi teknologi dan desain AW-101 lebih unggul jika dibanding­kan dengan Super Puma. Namun tentunya keunggulan teknologi itu harus dibayar dengan harga yang lebih mahal. Salah satu situs industri penerbangan dunia menyebut helikopter AW-101 minimal dibanderol dengan harga 21 juta dolar AS atau sekitar Rp 288 miliar (kurs: Rp 13.732 per dolar).


Selain mahal, biaya perawa­tannya kelak juga terlalu tinggi sebab Indonesia belum memi­liki teknisi untuk merawat atau memperbaiki helikopter AW 101 jika mengalami kerusakan. Sedangkan Super Puma, selain harganya lebih murah dan dibuat di dalam negeri, helikopter ini juga sudah cukup teruji karena terus mengalami perbaikan. Jika sewaktu-waktu Super Puma mengalami kendala teknis cukup tinggal mengontak PT DI di Bandung saja.

Untuk menjawab soal itu Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna menjelaskan, alasan­nya mendatangkan helikopter AW-101.

Sebenarnya apa urgensinya pengadaan helikopter baru itu?
Karena sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) TNI AU 2015-2019, kita akan menda­tangkan enam unit helikopter. Semuanya didasarkan dari hasil kajian, yang karena memang saat ini skuadron VIP juga perlu untuk mengganti helikopter VIP.

Lantas kenapa memilih AW-101 yang jelas mesti impor, mengapa tidak Super Puma yang buatan PT DI?
Kita ada kajian membeli helikopter angkut yang kuali­fikasinya beratnya enam ton. Pastinya semua sudah melalui kajian. Setelah dikaji dengan baik, saya memutuskan untuk membeli helikopter itu. Dan Sebagai Komisaris PT. DI, saya punya alasan kenapa lebih memilih AW-101.

Selain itu?
Kita kaji juga bagaimana he­likopter itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Seperti misalnya baling-balingnya supaya tidak sampai menerbangkan atap rumah. Semuanya sudah dikaji seperti juga rencana mendatang­kan pengganti untuk Hercules dan F-5 punya kita.

Helikopter itu nantinya akan digunakan khusus buat presiden dan wapres saja?
Bukan. Helikopter ini nanti­nya tidak hanya dipakai untuk presiden atau wakil presiden saja. Tapi juga bisa dipakai tamu negara atau pejabat tinggi negara. Bahkan Panglima TNI juga bisa. Yang jelas, untuk kegiatan presiden dan wapres, alat angkutnya harus aman dan nyaman.

Bagaimana spesifikasinya?
Nanti yang kita pasang di helikopter kita ada radar cuaca, infra merah dan alat monitoring di kokpit.

Soal antipeluru?
Nah itu juga yang kita kaji. Akan kita pasang di bagian mana. Karena tidak mungkin dipasang di seluruh badan. Itu akan menambah berat helikopter secara keseluruhan.

Apakah sama dengan yang dipakai presiden Amerika Serikat?
Kalau dengan helikopter Presiden (Barack) Obama tidak bisa disamakan. Kan helikopter AW-101 Presiden AS dipasang segala macam. Ada anti jam­ming, anti rudal dan lain seba­gainya. Anggarannya bisa men­capai 120 juta dolar AS (sekitar Rp 1,6 triliun).

AW-101 ini kan import, tidak khawatir nanti akan bernasib seperti pesawat F-16 yang ketika rusak kita kesuli­tan untuk mendatangkan suku cadangnya?

Nanti kita juga akan melatih teknisi, pilot untuk mengop­erasikan helikopter-helikopter tersebut. Jadi semuanya sudah dirancang dan dikaji dengan seksama.  ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya