Berita

ilustrasi/net

Konflik Novanto-Said Momen Tepat Ubah Sejarah Pengelolaan Tambang

RABU, 25 NOVEMBER 2015 | 06:47 WIB | LAPORAN:

Perseteruan yang terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto merupakan momentum baik untuk merubah sejarah pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Tudingan Sudirman Said kepada Setya Novanto yang meminta saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo membuktikan buruknya pengelolaan tambang di Indonesia berkat adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan.

"Kami Melihat kontroversi yang ada ini bagus. Agar bisa dijadikan momentum untuk mengubah sejarah pengelolaan sumber daya alam kita," kata Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) bertema 'Sudirman VS Novanto, Sinetron Perang Antar-Geng?' Selasa malam (24/11).


Dia menjelaskan, selama ini pengelolaan sumber daya alam oleh investor asing jelas-jelas merugikan banngsa Indonesia. Contohnya PT Freeport Indonesia yang hanya membagi satu persen dari keuntungan mengeruk tambang di Papua. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing juga tidak mematuhi ketentuan dalam hal pembuangan limbah hasil produksi dengan membuang sembarangan.

"Dilempar begitu saja di lapangan, padahal ada bahan merkurinya, sulfur dan macam-macam," kata Rizal.

Freeport Indonesia maupun perusahaan tambang asing juga tidak mau membangun smelter atau penampungan bahan mentah sementara sebelum diekspor. Meski telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Mereka takut kalau ada smelter akan ketahuan ada (jenis) mineral lain yang dikeruk, ada real mineral yang nilainya sangat berharga," beber Rizal.

Berkaca dari polemik perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, dia pun berharap pemerintah berpikir ulang dalam kerja sama mengelola sumber daya alam. Mengingat, selama ini Indonesia telah kehilangan kesempatan emas untuk bisa mengelola sendiri sumber daya alam yang ada karena dimanfaatkan oleh investor asing. Seperti pengelolaan hutan, minyak bumi, gas alam, hasil laut, serta batu bara dan mineral sendiri.

"Kita ingin 30-40 tahun yang akan datang ini jadi misopportunity lagi. Kita ingin harta (kekayaan alam) ini bisa digunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia," tegas Rizal. [wah]   

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya