Berita

Luhut Binsar Panjaitan:net

Wawancara

WAWANCARA

Luhut Binsar Panjaitan: Tak Ada Moratorium Hukuman Mati, Di Australia Saya Bahas Kondisi Perekonomian Indonesia

SELASA, 24 NOVEMBER 2015 | 08:57 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal Luhut belum lama ini baru kembali dari lawa­tannya ke Australia. Di sana dia melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi negeri kanguru. Diakuinya saat kunjungan, dia sempat diajak ngobrol terkait wacana moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia. Namun, purnawirawan Jenderal TNI itu meno­lak membahas isu itu. Sampai di Tanah Air, isu itu jadi heboh. Luhut pun berupaya untuk meyakinkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menjalankan hukuman mati utamanya bagi bandar narkoba. "Soal hukuman mati, kita jalan terus kok," ujar Luhut Pan­jaitan ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancaranya;

Apakah benar ada percakapan dan kesepakatan berupa moratorium hukuman mati dengan pemerintah Australia?
Wah, itu tidak ada. Tidak ada moratorium. Kita jalan terus.

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?

Mengapa muncul percaka­pan seputar moratorium huku­man mati dengan Australia?
Ini kan pertemuan bukan membahas moratorium hukuman mati. Kita bahas tentang kondisi perekonomian Indonesia.

Bagaimana sikap pemerin­tah Indonesia dengan adanya moratorium hukuman mati dengan Australia?
Lah, tidak ada itu. Tidak ada moratorium hukuman mati. Di sana bahas perekonomian. Kita, Indonesia jalan terus dengan hu­kuman mati yang sudah ditetap­kan. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengatakan adanya moratorium hukuman mati itu.

Lalu, apa saja yang dibi­carakan dengan Pemerintah Australia?
Yang kita bicarakan dan saya jelaskan ya Indonesia sedang fokus dululah membenahi per­ekonomian kita. Posisi ekonomi kita sedang perlu pembenahan yang segera dilakukan. Itu saja, bukan soal moratorium huku­man mati loh.

Apa saja bidang pereko­nomian yang dibicarakan dengan Australia?
Banyak yang kita bahas. Soal kerja sama membangun perekono­mian yang baik. Mereka (Australia) tertarik dengan pengembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5 persen dalam enam bulan tera­khir tahun ini, dan diperlukan lebih banyak lagi investasi asing guna membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia, dalam kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ini. Kondisi perekonomian Indonesia membutuhkan konsentrasi dan fokus untuk pembenahan. Itu sajalah dulu yang kita pikirkan dan kerjakan.

Di sektor apa saja kerja sama yang dibicarakan den­gan Australia?
Banyak. Ada banyak itu. Hal-hal kerja sama dengan Indonesia untuk pembangunan perekono­mian. Yang besar-besar, yang bagus-bagus. Ya, banyaklah.

Jadi tidak benar ada mora­torium mengenai hukuman mati yang dibicarakan dengan Australia?
Saya katakan, kita fokus pa­da pembenahan perekonomian. Kemarin itu penjelasan (kepada pers) juga soal perekonomian kita. Kalau soal hukuman mati, tidak ada. Kita jalan terus kok. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya