Berita

Jenderal Badrodin Haiti:net

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Badrodin Haiti: Wacana Moratorium Hukuman Mati Perlu Pertimbangan Matang

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 08:59 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menanggapi adanya rencana moratorium hukuman mati, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jen­deral Badrodin Haiti menyampaikan, perlu pertimban­gan matang untuk mengambil sikap perlu atau tidaknya dilakukan moratorium hukuman mati. "Sebab, bisa ber­dampak ke mana-mana," ujar Jenderal Badrodin ketika dihubungi Rakyat Merdeka. Berikut petikan wawancara Rakyat Merdeka dengan Jenderal Badrodin Haiti.

Bagaimana menurut Anda rencana moratorium huku­man mati itu?

Kalau itu kan terkait kebi­jakan eksekutor. Polisi hanya melakukan pengamanan, dan mempersiapkan regu penem­bak.

Apakah perlu dilakukan moratorium?

Apakah perlu dilakukan moratorium?
Saya kira, kebijakan apapun yang diambil terkait hukuman mati, pasti menimbulkan pro dan kontra.

Sekarang, apakah kita perlu kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra? Kalau kami, dan juga tentunya eksekutor, jika ada kebijakan, ya kami menjalankan saja.

Jadi, sebaiknya bagaimana dengan moratorium hukuman mati itu?
Saya kira harus dilakukan pertimbangan yang sangat ma­tang. Apakah perlu atau tidak? Perlu dilakukan hal-hal yang lebih prioritas dululah. Sebab kebijakan itu pasti akan ber­dampak luas, berdampak secara politik, berdampak secara sosial, berdampak secara ekonomi. Itu bukan persoalan yang gampang lho. Jadi sangat perlu priori­tas dan pertimbangan matang apakah perlu moratorium itu atau tidak.

Bagaimana aparat hukum, dalam hal ini Kepolisian me­nanggapi hukuman mati?

Kami sebagai pelaksana ke­bijakan, ya kami hanya jalankan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

Soal masukan, ya tentu kami sampaikan masukan. Dan perlu pertimbangan matang untuk membahas itu.

Selain itu apa yang perlu dilakukan?
Saya kira, eksekutor langsung, dalam hal ini Jaksa Agung, juga perlu memberikan masukan tentang hal ini. Jadi, ya tentu perlu dipertimbangkan setiap masukan. Hanya saja, kalau kami melihat, ya lebih baik kita urus yang prioritas bagi negara kita saja dulu. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya