Tindak intimidasi terhadap sejumlah pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun perkantoran Menara Kuningan (P3SRS MK) Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan kembali terjadi. Kemarin, sekitar ‎50 orang tak dikenal yang diduga membawa senjata api melakukan intimidasi dengan cara memaksa masuk ke ruangan pengurus P3SRS MK serta menyegel ruangan tersebut.
‎Salah seorang ‎asisten pengurus P3SRS MK, Christine, bahkan mengalami teror mulai dari Jumat (20/11) sore hingga Sabtu (21/11) siang. Teror dilakukan melalui mematikan aliran listrik ke kantor badan pengelola dengan tujuan Christine segera meninggalkan ruangan kantor badan pengelola.
‎Christine mengaku akan melaporkan dugaan tindak pidana intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut ke kepolisian, Senin (23/11). ‎Kata dia, sekitar jam 3 pagi listrik dimatikan, dilanjutkan dengan intervensi penarikan satpam yang berjaga di kantor badan pengelola hingga tidak ada satupun satpam di kantor tersebut.
‎"Sementara sekitar 12 tenaga keamanan yang katanya mendapat perintah dari 'pengurus hasil RULB' yang diketuai Jenderal HP bergerombol di depan pintu badan pengelola dan melarang saya masuk kembali ke kantor badan pengelola setelah dari toilet," kata dia dalam keterangannya, Minggu (22/11).‎
"Upaya intimidasi agar saya meninggalkan ruang kantor ini sungguh tidak bisa diterima. Karena itu kami akan melaporkan kejadian ini," sambung Christine menceritakan kronologi intimidasi.
‎Pengurus P3SRS MK lain, Ismed Sitepu menyatakan 50-an orang tak dikenal tersebut diduga merupakan suruhan Jenderal HP. Mereka telah mengganggu stabilitas operasional gedung perkantoran.
‎Menurutnya, jika kondisi ini berlanjut dan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan manajemen pengelolaan gedung yang selama ini berjalan baik ke depan bisa terhambat, bahkan sampai tidak beroperasi.
‎"Manuver mantan Jenderal ini sudah mengganggu kenyamaman ribuan karyawan dari ratusan kantor yang berdomisili di sini," terang Ismed.
‎Ketua Dewan Pengawas P3SRS MK, Dr Rufinus Hutauruk menyayangkan bentuk intimidasi yang terjadi hingga Menara Kuningan tersebut.
‎"Sayang sekali kalau ada seorang mantan jenderal menjadi alat pengusaha. Jika ada ketidakpuasan ya layangkan gugatan ke pengadilan. Jangan malah melanggar aturan yang berlaku. Ini bukan jaman Orba," beber Rufinus.
‎Seperti diketahui, Jenderal HP adalah Komisaris PT Prima Sarana Abadi yang dimiliki Johannes Chandra, orang yang dikait-kaitkan dengan kasus SKK Migas. Dan saat ini PT PSA sedang melakukan negosiasi kerjasama dengan perusahaan minyak PT Petro China. Diduga, sejumlah manuver yang dilakukan purnawirawan jenderal di Menara Kuningan ini terkait negosiasi yang saat ini sedang dilakukan dengan perusahaan minyak dari China tersebut.‎ [sam]‎
