Berita

Politik

Jokowi dan JK Sebaiknya Segera Bahas Pembagian "Lapak"

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 | 15:36 WIB | OLEH: SYA'RONI

MENCUATNYA skandal Freeport akhirnya memunculkan nama Wapres JK di balik keberanian Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Meskipun baru sebatas dugaan, tapi menarik untuk disimak secara mendalam.  

Dalam alur ceritanya, ada skenario yang tidak nyambung, dimana JK mengatakan Presiden sangat marah, sementara Luhut B Pandjaitan mengatakan Presiden tidak menyuruh Sudirman Said melapor ke MKD. Bahkan Luhut mengklaim sudah mengetahui pihak yang di belakang Sudirman Said.

Pernyataan Luhut secara tidak langsung mengarahkan opini untuk menunjuk JK. Karena dalam struktur pemerintahan, atasan menteri hanya 2 orang yaitu presiden dan wakil presiden. Jika presiden dikatakan tidak menyuruh, maka opsi kedua mengarah ke wapres.


Sebelum opini menjadi semakin liar, lebih baik Jokowi dan JK kembali duduk bersama menyamakan persepsi tentang masa depan pemerintahan. Karena tidak kali ini saja gerbong presiden dan gerbong wakil presiden diisukan terlibat dalam perang adu kuat.

Sebelum skandal Freeport, kedua gerbong ini telah diisukan terlibat adu kuat dalam skandal kunjungan presiden. Dimana gerbong presiden yang dipimpin Luhut Pandjaitan mendapat jatah mengatur pertemuan di Gedung Putih. Sementara gerbong wapres yang dipimpin Sofyan Wanandi mendapat jatah mengatur pertemuan dengan para pemimpin bisnis di Pantai Barat Amerika Serikat.

Sayang jatah gerbong Wapres ini dibatalkan. Presiden ditelpon Luhut Pandjaitan untuk mengakhiri kunjungan karena situasi dalam negeri makin gawat. Akhirnya, presiden mengakhiri kunjungan, dan gerbong Wapres merasa dipermalukan di hadapan para CEO Google, Facebook, Apple, dan pemimpin bisnis lainnya.

Maka, tiba-tiba mencuatlah artikel Dr. Michael Buehler dimana di dalamnya menyebut nama Luhut Pandjaitan. Ada dugaan, artikel tersebut sebagai bentuk balas dendam gerbong wapres kepada gerbong presiden.

Memang semuanya baru sebatas dugaan dan isu. Namun tidak akan ada asap kalau tidak api. Apalagi rentetan kegaduhan yang muncul bisa dibilang skandal tingkat tinggi yang aktor-aktornya merupakan orang-orang lingkaran kekuasan.

Satu kegaduhan belum tuntas, tiba-tiba muncul kegaduhan baru lagi. Dan lagi-lagi memunculkan aktor yang hampir sama. Akhirnya, muncul dugaan bahwa kegaduhan yang selama ini terjadi akibat belum selesainya pembagian "lapak" antara gerbong presiden dan gerbong wapres.

Untuk itu, Presiden dan Wapres harus segera berunding empat mata. Bicara dari hati ke hati, dan yang terpenting memperjelas "lapak" gerbong masing-masing. Dengan duduk bersama, diharapkan dapat mengakhiri dan menghentikan rentetan kegaduhan.‎[***]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya