Berita

Politik

Jokowi dan JK Sebaiknya Segera Bahas Pembagian "Lapak"

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 | 15:36 WIB | OLEH: SYA'RONI

MENCUATNYA skandal Freeport akhirnya memunculkan nama Wapres JK di balik keberanian Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Meskipun baru sebatas dugaan, tapi menarik untuk disimak secara mendalam.  

Dalam alur ceritanya, ada skenario yang tidak nyambung, dimana JK mengatakan Presiden sangat marah, sementara Luhut B Pandjaitan mengatakan Presiden tidak menyuruh Sudirman Said melapor ke MKD. Bahkan Luhut mengklaim sudah mengetahui pihak yang di belakang Sudirman Said.

Pernyataan Luhut secara tidak langsung mengarahkan opini untuk menunjuk JK. Karena dalam struktur pemerintahan, atasan menteri hanya 2 orang yaitu presiden dan wakil presiden. Jika presiden dikatakan tidak menyuruh, maka opsi kedua mengarah ke wapres.


Sebelum opini menjadi semakin liar, lebih baik Jokowi dan JK kembali duduk bersama menyamakan persepsi tentang masa depan pemerintahan. Karena tidak kali ini saja gerbong presiden dan gerbong wakil presiden diisukan terlibat dalam perang adu kuat.

Sebelum skandal Freeport, kedua gerbong ini telah diisukan terlibat adu kuat dalam skandal kunjungan presiden. Dimana gerbong presiden yang dipimpin Luhut Pandjaitan mendapat jatah mengatur pertemuan di Gedung Putih. Sementara gerbong wapres yang dipimpin Sofyan Wanandi mendapat jatah mengatur pertemuan dengan para pemimpin bisnis di Pantai Barat Amerika Serikat.

Sayang jatah gerbong Wapres ini dibatalkan. Presiden ditelpon Luhut Pandjaitan untuk mengakhiri kunjungan karena situasi dalam negeri makin gawat. Akhirnya, presiden mengakhiri kunjungan, dan gerbong Wapres merasa dipermalukan di hadapan para CEO Google, Facebook, Apple, dan pemimpin bisnis lainnya.

Maka, tiba-tiba mencuatlah artikel Dr. Michael Buehler dimana di dalamnya menyebut nama Luhut Pandjaitan. Ada dugaan, artikel tersebut sebagai bentuk balas dendam gerbong wapres kepada gerbong presiden.

Memang semuanya baru sebatas dugaan dan isu. Namun tidak akan ada asap kalau tidak api. Apalagi rentetan kegaduhan yang muncul bisa dibilang skandal tingkat tinggi yang aktor-aktornya merupakan orang-orang lingkaran kekuasan.

Satu kegaduhan belum tuntas, tiba-tiba muncul kegaduhan baru lagi. Dan lagi-lagi memunculkan aktor yang hampir sama. Akhirnya, muncul dugaan bahwa kegaduhan yang selama ini terjadi akibat belum selesainya pembagian "lapak" antara gerbong presiden dan gerbong wapres.

Untuk itu, Presiden dan Wapres harus segera berunding empat mata. Bicara dari hati ke hati, dan yang terpenting memperjelas "lapak" gerbong masing-masing. Dengan duduk bersama, diharapkan dapat mengakhiri dan menghentikan rentetan kegaduhan.‎[***]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya