Berita

Politik

Jokowi dan JK Sebaiknya Segera Bahas Pembagian "Lapak"

MINGGU, 22 NOVEMBER 2015 | 15:36 WIB | OLEH: SYA'RONI

MENCUATNYA skandal Freeport akhirnya memunculkan nama Wapres JK di balik keberanian Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Meskipun baru sebatas dugaan, tapi menarik untuk disimak secara mendalam.  

Dalam alur ceritanya, ada skenario yang tidak nyambung, dimana JK mengatakan Presiden sangat marah, sementara Luhut B Pandjaitan mengatakan Presiden tidak menyuruh Sudirman Said melapor ke MKD. Bahkan Luhut mengklaim sudah mengetahui pihak yang di belakang Sudirman Said.

Pernyataan Luhut secara tidak langsung mengarahkan opini untuk menunjuk JK. Karena dalam struktur pemerintahan, atasan menteri hanya 2 orang yaitu presiden dan wakil presiden. Jika presiden dikatakan tidak menyuruh, maka opsi kedua mengarah ke wapres.


Sebelum opini menjadi semakin liar, lebih baik Jokowi dan JK kembali duduk bersama menyamakan persepsi tentang masa depan pemerintahan. Karena tidak kali ini saja gerbong presiden dan gerbong wakil presiden diisukan terlibat dalam perang adu kuat.

Sebelum skandal Freeport, kedua gerbong ini telah diisukan terlibat adu kuat dalam skandal kunjungan presiden. Dimana gerbong presiden yang dipimpin Luhut Pandjaitan mendapat jatah mengatur pertemuan di Gedung Putih. Sementara gerbong wapres yang dipimpin Sofyan Wanandi mendapat jatah mengatur pertemuan dengan para pemimpin bisnis di Pantai Barat Amerika Serikat.

Sayang jatah gerbong Wapres ini dibatalkan. Presiden ditelpon Luhut Pandjaitan untuk mengakhiri kunjungan karena situasi dalam negeri makin gawat. Akhirnya, presiden mengakhiri kunjungan, dan gerbong Wapres merasa dipermalukan di hadapan para CEO Google, Facebook, Apple, dan pemimpin bisnis lainnya.

Maka, tiba-tiba mencuatlah artikel Dr. Michael Buehler dimana di dalamnya menyebut nama Luhut Pandjaitan. Ada dugaan, artikel tersebut sebagai bentuk balas dendam gerbong wapres kepada gerbong presiden.

Memang semuanya baru sebatas dugaan dan isu. Namun tidak akan ada asap kalau tidak api. Apalagi rentetan kegaduhan yang muncul bisa dibilang skandal tingkat tinggi yang aktor-aktornya merupakan orang-orang lingkaran kekuasan.

Satu kegaduhan belum tuntas, tiba-tiba muncul kegaduhan baru lagi. Dan lagi-lagi memunculkan aktor yang hampir sama. Akhirnya, muncul dugaan bahwa kegaduhan yang selama ini terjadi akibat belum selesainya pembagian "lapak" antara gerbong presiden dan gerbong wapres.

Untuk itu, Presiden dan Wapres harus segera berunding empat mata. Bicara dari hati ke hati, dan yang terpenting memperjelas "lapak" gerbong masing-masing. Dengan duduk bersama, diharapkan dapat mengakhiri dan menghentikan rentetan kegaduhan.‎[***]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya