Pemerintahan Presiden Joko Widodo diingatkan untuk ekstra hati-hati dengan bahasa diplomatik Kementerian Luar Negeri China terkait klaim atas Kepulauan Natuna.
Permintaan tersebut disampakan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dalam akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd.
Menurut Yusril, China bisa saja mengatakan tidak pernah mengklaim Natuna tetapi peta resmi yang disiarkan pemerintah Negeri Tirai Bambu menunjukkan sebaliknya.
"Dalam peta itu Pulau Natuna terletak di dalam wilayah laut yang diklaim milik China. Ini bertentangan dengan Unclos," kata Yusril.
Yusril pun mempertanyakan pernyataan Menlu Retno Marsudi yang mengatakan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk China, bahwa Natuna bukan milik Indonesia.
"Apa anda paham masalah ini? Apa Menlu Retno tidak paham bahasa diplomatik dan Unclos? Kalau China berhasil mengklaim laut tersebut sebagai teritorialnya, maka mengambil Pulau Natuna (bagi China) tinggal selangkah lagi. Silahkan anda bantah argumen saya," tantang Yusril.
Bagi Yusril, sikap Menlu Retno bahwa China tidak mengklaim Natuna didasarkan pada statemen Jubir Kemlu China merupakan sikap yang kurang bijak. Sebab, Jubir Kemlu China adalah pejabat eselon II yang pernyataannya tidak bisa dijadikan pegangan.
"Statemen Jubir Deplu itu setiap saat bisa dibantah atau"diluruskan" oleh dirjen dan menlu China. Coba tanya Bu Retno apa pernah Menlu China atau Presiden China membantah klaim mereka atas Natuna?" tantang Yusril.
[dem]
