. Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan menghadiri Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat Papua yang akan digelar di Jayapura, Papuan pada akhir November ini.
Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya mengatakan kehadiran Presiden Jokowi dalam musyawarah adat ini akan memperkuat komitmen pemerintah untuk mengedepankan pendekatan adat dalam menyelesaikan masalah di Papua, tidak lagi mengedepankan pendekatan keamanan sebagaimana yang selama ini dilakukan.
"Dengen pendekatan tersebut pemerintah telah membuka ruang dialog bagi semua komponen masyarakat Papua, termasuk bagi Kelompok Sipil Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM)," kata Lenis di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat (20/11).
Lenis menilai, pendekatan adat yang melibatkan semua pihak merupakan jalan terbaik untuk perdamaian di Papua. Melalui pendekatan adat tersebut, lanjut Lenis, berbagai persoalan pembangunan seperti masalah tanah hak ulayat, kegiatan ekonomi serta percepatan pembangunan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mengenai tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya mengatakan, sejak diangkat pada 5 Mei 2015 lalu, dirinya telah menyusun konsep pembangunan Papua yang melibatkan masyarakat adat dalam tahapan pembangunan yang berkesinambungan.
Lenis menegaskan rekomendasi program yang ia susun tersebut tentunya berasal dari perspektif dan kebutuhan masyarakat adat. Ia memberi contoh keinginan masyarakat untuk menerima dana Otonomi Khusus (Otsus).
"Dana Otsus sudah 14 tahun berjalan, tinggal sisa 11 tahun lagi. Dana sisa ini, kalau bisa dibagi saja. Untuk agama diberikan 2 persen, jangan sampai mereka tidak dapat. Dua persen untuk adat, dimana ada adat dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang bisa membantu. Pejuang pepera juga dikasih uang Otsus itu, sehingga turut menikmati dana Otsus," saran Lenis.
Ia juga mendukung gagasan agar dana Otsus juga bisa dibagikan kepada pengusaha asli Papua sebagai modal usaha. "Dua persen ditaruh di bank tanpa jaminan, sehingga orang asli Papua yang punya perusahaan harus dibantu, dilatih dan dibina. Pemerintah pegang 2-10 orang pengusaha Papua, pasti bisa sukses," papar Lenis.
Seperti dilansir dari laman
setkab.go.id, para pedagang di pasar juga diharapkan bisa dibantu dengan dana Otsus 2 persen, melalui koperasi agar belajar berdagang yang baik.
Lenis juga mengusulkan agar dana Otsus juga bisa dibagikan kepada kelompok korban politik, tahanan politik dan yang menyerahkan diri, termasuk OPM. "Mereka juga harus diberi uang Otsu itu, kasih keluarganya, tahanan politik yang keluar juga dikasih dan ada penyerahan diri juga diberikan uang itu, kasih dia punya rumah," ujarnya.
Ditambahkan, konsep itu harus dibangun, sehingga mereka merasa Papua merdeka dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. "Ini keluhan masyarakat selama saya keliling turun ke masyarakat," tutur Lenis.
[rus]
