PT Pertamina (Persero) mengklaim sukses melakukan penghematan sebesar 103 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,39 triliun sejak Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dibekukan dan fungsi pengadaan minyak dijalankan Integrated Supply Chain (ISC) awal 2015.
Menurut Corporate Secretary PT Pertamina Persero Wisnuntoro, selain menghemat biaya operasional, sejak proses likuidasi Petral dilakukan, perusahaan minyak yang ikut tender juga bertambah banyak.
Selain itu, pihak Pertamina juga melakukan perbaikan proses bisnis, terutama di sektor hilir untuk pengadaan BBM.
Dengan langkah ini, kata dia, makin banyak tawaran minyak murah dari berbagai perusahaan di luar negeri yang akhirnya menguntungkan Pertamina.
"Dulu waktu 2006 cuma sekitar 54 perusahaan, sekarang hampir 200 perusahaan ikut tender," kata Wisnuntoro.
Ia juga menerangkan, agar tidak bernasib seperti Petral, Pertamina melakukan pengawasan bertingkat untuk ISC, dimana perseroan membentuk sebuah komite yang bertugas melakukan pengawasan dalam pengolahan dan pemasaran.
"Pengawasannya langsung dipimpin Direktur Utama Pertamina. Selain itu, audit juga dilakukan bertingkat mulai dari pembelian hingga bongkar muat BBM dari kapal tengker ke kilang Pertamina," tegas Wisnuntoro.
Bekas Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Fahmi Radi berharap, Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN bisa memperketat pengawasan untuk anak usaha Pertamina, yaitu ISC, yang menggantikan peran Petral dalam pengadaan minyak.
Memiliki posisi strategis dalam pengadaan minyak untuk perusahaan nasional, dikhawatirkan Fahmi ISC akan bernasib seperti Petral yang disinyalir menjadi sarang mafia migas. Terlebih jika perusahaan pelat merah tersebut diisi oleh muka-muka lama.
"Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas di Pertamina harus ikut terjun langsung mengawasi bisnis pengadan BBM yang dilakukan ISC," pesannya.
Pasalnya, kata Fahmi, dengan dibekukannya Petral, tidak serta-merta bisnis pengadaan BBM yang dijalankan ISC akan bebas dari mafia migas. Dikhawatirkan, ada muka-muka lama yang sebelumnya ada di Petral dan kini ikut nimbrung dalam pengelolaan bisnis ISC.
"Kita kan tidak bisa pastikan orang-orang yang ada di ISC itu bersih semua. Kalau masih ada orang-orang Petral, kita harus waspada, jangan sampai ISC nasipnya sama seperti Petral," kata Fahmi kepada
Rakyat Merdeka.
Ia juga me-warning Kementerian ESDM melakukan double protection untuk pengadaan impor BBM yang dijalankan ISC. Pasalnya, dengan nilai bisnis yang cukup besar, ISC bakal mengundang mafia-mafia migas untuk ikut bermain di dalamnya.
"Sebelum Petral dibekukan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas sudah merekomendasikan Sudirman Said untuk menggusur orang-orang Petral agar tidak berada di ISC. Pemerintah juga harus menempatkan orang-orang yang berkompeten dan bersih. Ini tugas Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN," tandas Fahmi.
Pengamat Kebijakan Energi Yusri Usman juga meminta Pertamina melakukan audit terhadap kinerja sekaligus orang-orang yang memiliki kewenangan di jajaran ISC atau divisi pengadaan minyak Pertamina sebelum Petral dibubarkan.
Menurut Yusri, langkah ini perlu dilakukan guna mengetahui secara detail ihwal praktik kongkalikong di dalam mekanisme pengadaan minyak impor dan memberantas mafia migas.
Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah menambahkan, audit yang dilakukan Pertamina terhadap Petral juga harus dilakukan secara transparan dan menyasar pada substansi dari upaya pembenahan bisnis pengadaan BBM.
"Kalau tidak transparan, dikhawatirkan masalah ini akan kembali terulang. Intinya, pemerintah harus komit, jangan sampai bisnis pengadaan BBM ini dikuasai mafia migas. Caranya gimana? Pemerintah harus pikirkan solusinya dan bongkar mafianya agar publik bisa tahu dan ikut mengawasi," kata Inas. ***
