Gedung bekas Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, masih ditempati para pegawai Dinas Binamarga, dan Dinas Tata Air. Mereka diperkirakan pindah ke kantor penggantinya, Januari tahun depan.
Sisi kiri gedung di Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini, dipenuhi kendaraan roda dua. Puluhan sepeda motormilik tamu dan karyawan, terÂparkir sampai ke bagian belakang gedung berlantai dua itu.
Meski jam istirahat belum lama berlalu, tidak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlihat bersantai di tempat tersebut. Begitu juga di bagian depan gedung. Di halaman bekas kantor Dinas PU itu hanya terlihat puluÂhan kendaraan roda empat.
Suasana di dalam gedung seÂluas dua hektar itu pun tampak sunyi. Di lobi gedung hanya terlihat dua petugas keamanan yang berjaga di meja resepsionis, di sisi kiri pintu masuk.
Tidak terdengar hiruk pikuk pekerjaan dari dalam gedung. Hanya satu atau dua PNS yang keluar-masuk gedung. "Kebanyakan PNS di luar. Sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Jadi, mereka sibuk meÂmantau kondisi bersama kepala bagian, untuk memastikan Jakarta tidak tergenang," ujar Staf Humas Dinas Tata Air DKI Jakarta, Roihan saat ditemui pada Selasa (17/11).
Dia mengungkapkan, sampai saat ini gedung bekas Dinas PU itu masih menjadi kantor PNS Dinas Binamarga, dan Dinas Tata Air DKI Jakarta. Mereka masih beraktivitas secara normal di tempat tersebut, dan belum mendapat arahan untuk pindah.
"Isu mau pindah ke gedung baru karena mau ditempati pihak lain, sudah ada dari awal tahun. Tapi sampai saat ini belum ada perintah resmi dari Balai Kota. Baru obrolan antar pegawai saja," ucapnya.
Menurut Roihan, sejak akhir tahun lalu, sebetulnya PNS Dinas Binamarga dan Dinas Tata Air, yang sebelumnya merupaÂkan pegawai Dinas PU itu, meÂmang sudah direncanakan untuk pindah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah membangun gedung pengganti untuk mereka.
Namun, pindahan itu urung dilakukan, karena gedung penggantinya belum rampung 100 persen. "Tapi PNS Dinas Penataan Kota sudah berkantor di gedung baru itu. Kalau tidak salah, mereka menempati lantai satu sampai empat. Untuk PNS Binamarga dan Tata Air mungkin Januari 2016 baru pindah," tuturnya.
Kantor pengganti bagi paÂra PNS Dinas Tata Air, dan Dinas Binamarga itu terletak di belakanggedung bekas Dinas PU tersebut. Gedung setinggi 16 lantai itu memang tampak sudah hampir rampung seluruhnya. Sudah tidak ada pekerja yang terlihat di gedung tersebut.
Para pekerja konstruksi justru sedang mengerjakan bangunan dua lantai yang berada tepat di depan gedung tadi. Bangunan dua lantai itu infonya akan menjadi aula, atau ruang perÂtemuan. "Jika sudah rampung, gedung 16 lantai itu kabarnya akan ditempati tiga instansi, yaitu Dinas Penataan Kota, Dinas Tata Air, dan Dinas Binamarga," tamÂbah Roihan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menghiÂbahkan gedung eks Dinas PU di Jatibaru ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku akan menawarÂkannya kepada Kepala BNN Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso (Buwas) untuk menggunakan kantor bekas Dinas PU. Ahok bahkan menyataÂkan, Pemprov DKI tak masalah jika gedung tersebut dihibahkan ke BNN secara permanen.
Tak hanya gedung, Ahok juga berniat untuk menghibahkan rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) di Jalan Prof. Dr. Satrio, Setia Budi, Jakarta Selatan. RumahWagub yang kosong itu untuk Kepala BNN Budi Waseso (Buwas).
Pengajuan peminjaman geÂdung itu sudah disampaikan Ahok ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Rumah itu kosong, kalau DPRD setuju, hibahkan saja supaya BNN punya kantor, dan Kepala BNN punya rumah. Jadi, tak pinjam terus," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Rencana Ahok tersebut diceÂtuskan karena Gedung BNN di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur akan diambil kemÂbali Mabes Polri. Gedung BNN merupakan aset milik Mabes Polri, dan bisa saja suatu saat diambil alih Mabes Polri.
Karena hal itu, Buwas sempat berencana mendirikan tenda di area Monumen Nasional (Monas). Dalam candaannya kepada Presiden, Buwas beralasan, bila kantornya di Monas, akan lebih dekat untuk berkoordinasi denganPresiden Joko Widodo, yang berkantor di Istana Merdeka.
Menurut Budi Waseso, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah meminta agar Gedung BNN dikembalikan kepada Polri. Maka dari itu, BNN pun berencana untuk pindah ke lokasi baru tahun depan.
"Saya sudah laporkan ini kepada Pak Presiden, termasuk kepada Pak Menkopolhukam. Tentunya saya ada beberapa piÂlihan dalam penempatan gedung untuk BNN," kata Budi Waseso saat menghadiri perayaan HUT Brimob Polri ke-70 di Cikeas.
Dalam waktu dekat, kata Buwas, BNN akan menempati kantor baru tersebut sebagaimaÂna yang ditawarkan pemerinÂtah, termasuk Pemerintah DKI Jakarta. Ketika ditanya soal lokasi yang dimaksud, Buwas belum mau membocorkannya kepada awak media.
"Ada beberapa tempat yang lagi disurvei dan nanti diputusÂkan, mana yang baik, baru kami putuskan tempat itu," katanya.
Rencananya, pada 2016, BNN sudah langsung bisa menempati gedung baru tersebut. Hal ini harussegera direalisasi, mengingat Polri juga membutuhkan gedung tersebut. Dalam merencanakan pemindahan kantor BNN, Buwas juga sudah menyampaikannya kepada menteri terkait.
"Kami sudah mendapat keputusan program perencana bangunan itu. Di satu sisi, ada bangunan yang bisa langsung kami gunakan, ada beberapa lahan kosong yang nantinya kami bangun," tandasnya. ***
