Berita

Amir Yanto:net

Wawancara

WAWANCARA

Amir Yanto: Penarikan Jaksa Yudi Itu Mutasi Biasa, Bukan Karena Sedang Tangani Kasus di KPK

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 09:53 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Yudi Kristiana, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Su­matera Utara, tiba-tiba ditarik Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah gencarnya pengungkapan kasus tersebut.
 
Banyak kalangan menilai penarikan Jaksa Yudi sarat ke­pentingan untuk melindungi pihak tertentu. Pasalnya, sebe­lumnya teman baik tersangka Rio Capella, Francisca Insani Rahesti alias Sisca memberi kesaksian di persidangan bahwa istri Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho, Evy Susanti yang sama-sama menjadi ter­sangka dalam kasus ini, sudah menyiapkan duit 20 ribu dolar AS untuk Jaksa Agung HM Prasetyo.

Tak hanya Jaksa Yudi, Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Maruli Hutagalung yang dis­ebut-sebut akan menerima Rp 300 juta dari Gubernur Gatot juga dimutasi.


Mematahkan spekulasi itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Amir Yanto menjelas­kan latar belakang keputusan institusinya itu.

Tiba-tiba saja Kejagung memutasi Jaksa Yudi yang sedang menangani perkara korupsi Bansos di KPK. Ada apa?
Itu mutasi biasa, bukan karena sedang menangani perkara di KPK, tetapi memang sudah masuk dalam daftar mutasi sebelumnya.

Ke mana Jaksa Yudi Kristiana digeser setelah ditarik dari KPK?
Pak Yudi dipromosikan dalam salah satu Kepala Bidang, ya eselon 3 di Badan Diklat.

Apa pertimbangan penari­kan Jaksa Yudi?
Petimbangannya, kebutuhan organisasi untuk pengemban­gan karier beliau.

Beliau mempunyai kemam­puan akademik dan teknis dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan.

Beliau memiliki kapasitas, integritas, ilmu yang memang sangat berguna untuk pengem­bangan SDM melalui Badiklat itu. Beliau kan punya gelar Doktor, jadi mumpuni di sana. Selain akademisi yang andal, Pak Yudi sudah delapan tahun bertugas di sana (KPK).

Apakah ada jaksa lainnya dari KPK yang digeser?
Setahu saya hanya Pak Yudi. Tetapi memang ada sejumlah jaksa yang bersamaan dilaku­kan pergeseran dan mutasi ke sejumlah wilayah di Indonesia. Pak Yudi salah satunya, nah ke­betulan saja beliau di KPK.

Tapi banyak kalangan me­nilai keputusan Kejaksaan itu sarat muatan untuk me­lindungi pihak tertentu dalam kasus Bansos Sumut?
Tidak ada unsur lain, me­mang ini mutasi biasa. Institusi ini membutuhkan pembe­hanan dan beliau siap di sana, sebagai salah seorang Kepala Bidang Diklat. (Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia) dengan kelas jaba­tan 11.

Selain Jaksa Yudi, Kejagung juga memutasi Jaksa Maruli yang di persidangan diung­kap akan menerima uang Rp 300 juta dari Gubernur Gatot. Bagaimana tangga­pannya?
Sekali lagi, ini adalah mutasi dan promosi, tidak ada kaitan­nya dengan masalah-masalah yang lain, termasuk kasus-kasus yang sedang ditanggani di sana (di KPK).

Kebetulan saja, ada penangan­an kasus ini, tapi ini semua tidak ada sangkut pautnya dengan perkara itu. Jangan dihubung-hubungkanlah. Memang mutasi biasa saja. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya