Berita

susaningtyas/net

Susaningtyas: China Tak Mengklaim Kepulauan Natuna

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 06:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam klaim China di Laut China Selatan yang disampaikan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2009, China sama sekali tidak mengklaim kepulauan Natuna.

Demikian disampaikan pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa waktu lalu (Jumat, 20/11).

Pernyataan Susaningtyas ini terkait dengan kegaduhan yang tidak berdasar yang belakangan menjadi ramai dibicarakan terkait dengan kepulauan Natuna yang diklaim China. Disebutkan bahwa paspor terbaru China telah memasukkan pulau kaya gas alam ini di wilayahnya.


Tentu saja, ungkap Susaningtyas pernyataan-pernyataan terkait masalah ini tak berrdasar. Selain karena memang pada 2009 itu China tak mengklain kepulauan Natuna sebagaimana disampaikan kepada Sekjen PBB, juga karena jarak kepulauan Natuna dengan Pulau Spratley.

"Jaraknya lebih dari 400 mil Laut atau dua kali luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," kata Susaningtyas.

Susaningtyas pun menegaskan bahwa gambar garis-garis putus di Laut China Selatan di paspor warga China bukan suatu bukti hukum kepemilikan yang kuat dalam hukum internasional.

"Pemberitaan media dan pernyataan pejabat yang simpang siur tentang Laut China Selatan telah membuat kegaduhan yang tidak perlu. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau Indonesia di Natuna," tegas Susaningtyas.

Susaningtyas menambahkan, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau-pulau di Natuna sangat kuat. Yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958, diakui UNCLOS pada 1982 dan telah didepositkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya