Berita

susaningtyas/net

Susaningtyas: China Tak Mengklaim Kepulauan Natuna

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 06:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam klaim China di Laut China Selatan yang disampaikan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2009, China sama sekali tidak mengklaim kepulauan Natuna.

Demikian disampaikan pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa waktu lalu (Jumat, 20/11).

Pernyataan Susaningtyas ini terkait dengan kegaduhan yang tidak berdasar yang belakangan menjadi ramai dibicarakan terkait dengan kepulauan Natuna yang diklaim China. Disebutkan bahwa paspor terbaru China telah memasukkan pulau kaya gas alam ini di wilayahnya.


Tentu saja, ungkap Susaningtyas pernyataan-pernyataan terkait masalah ini tak berrdasar. Selain karena memang pada 2009 itu China tak mengklain kepulauan Natuna sebagaimana disampaikan kepada Sekjen PBB, juga karena jarak kepulauan Natuna dengan Pulau Spratley.

"Jaraknya lebih dari 400 mil Laut atau dua kali luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," kata Susaningtyas.

Susaningtyas pun menegaskan bahwa gambar garis-garis putus di Laut China Selatan di paspor warga China bukan suatu bukti hukum kepemilikan yang kuat dalam hukum internasional.

"Pemberitaan media dan pernyataan pejabat yang simpang siur tentang Laut China Selatan telah membuat kegaduhan yang tidak perlu. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau Indonesia di Natuna," tegas Susaningtyas.

Susaningtyas menambahkan, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau-pulau di Natuna sangat kuat. Yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958, diakui UNCLOS pada 1982 dan telah didepositkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun. [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya