Berita

Data Konsultan Keuangan Langkah Kembalikan Aset Pelindo II

KAMIS, 19 NOVEMBER 2015 | 06:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Data tiga konsultan keuangan yang dihadirkan Pansus Pelindo II merupakan langkah untuk mengembalikan aset negara yang ada di PT Pelindo II yang selama ini dikuasai pihak asing.

"Nilai kontrak tahun 2014 jauh lebih kecil dibandingkan 1999, ini ada keanehan dan menjadi persoalan besar. Data konsultan keuangan jadi pintu masuk mengembalikan aset negara," kata Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, dalam keterangan Rabu malam (18/11).

Rieke menjelaskan, indikasi aset Pelindo II dikuasai pihak asing secara sistematis melalui indikasi kejahatan perbankan, indikasi kejahatan korporasi, dan finansial enjinering. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk penjajahan modal dan keuangan negara.

"Kami minta (deutch bank) sampaikan dokumen pada hari ini dalam forum Pansus Pelindo II namun mereka membuat powerpoint tidak sama seperti data yang kami terima," kata Rieke, dalam rapat Pansus Pelindo II dengan Deutch Bank, FRI, dan Bahana Sekuritas di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen.

Rieke menjelaskan, Deutch Bank adalah satu-satunya lembaga yang melakukan evaluasi terhadap Pelindo II dan sudah kerja sejak 2013 namun kontrak kerjanya baru ditandatangani pada 2014. Pihak Deutch Bank menilai hal itu lazim namun DPR tidak berbicara lazim atau tidak namun legal atau tidak perjanjian itu.

"Direktur Deutch Bank Hongkong mengatakan bahwa itu tidak sesuai hukum artinya ilegal," katanya.

Politikus PDIP itu mengatakan FRI dan Bahana Securitas melakukan analisis dari kajian yang dilakukan Deutch Bank sehingga urgen untuk dipertemukan. Rieke menilai, ketiga lembaga tersebut menjadi salah satu kunci berbagai indikasi penyelewengan yang terjadi dalam beberapa proyek di PT Pelindo II. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya