Berita

Said Aqil Siradj:net

Wawancara

WAWANCARA

Said Aqil Siradj: Warga NU Inginnya Proses Penetapan Gus Dur Menjadi Pahlawan Nasional Lancar

RABU, 18 NOVEMBER 2015 | 10:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Penganugerahan gelar pahlawan nasional buat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga bekas Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diendapkan terlebih dulu menunggu saat yang tepat. Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sebetulnya telah selesai membahas pembe­rian gelar bagi Gus Dur.

Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sejatinya sudah rampung disampaikan ke Kementerian Sosial, namun setelah berkas usulan itu diteruskan di Dewan Gelar memilih untuk men­gendapkan terlebih dulu usulan Gus Dur menjadai pahlawan nasional.

"Tidak ada catatan keberatan sih, hanya saja masih diendapkan terlebih dulu menunggu saat yang tepat," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.


Menanggapi keputusan Dewan Gelar itu, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj mengungkap­kan, kaum nahdlyin tidak terlalu kecewa, namun masih berharap agar Gus Dur secepatnya bisa didapuk menjadi pahlawan na­sional.

Bagaiman kaum nahdlyin menanggapi keputusan Dewan Gelar yang mengendapkan status pahlawan nasional bagi Gus Dur?
Iya sekarang kita harapkan prosesnya berjalan lancar, se­hingga nanti Gus Dur dapat ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Kami tunggu pros­esnya saja. (Kita berharap) ng­gak ada halangan apa-apa.

Seberapa pantas figur Gus Dur menjadi pahlawan nasional?
Kerja kerasnya Gus Dur yang luar biasa untuk negeri ini san­gat layak jika beliau dijadikan pahlawan nasional. Gus Dur itu jasanya besar dalam menyela­matkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk tetap satu dalam satu kesatuan ini.

Bisa dijelaskan?
Waktu itu Gus Dur sebagai Presiden, seperti yang kita tahu kan Papua waktu itu pengin ref­erendum, terus Aceh juga mau referendum, lalu di Riau juga ingin merdeka waktu itu. Gus Dur berhasil meredam itu semua. Walaupun menjadi presiden hanya 23 bulan, tapi NKRI bisa tetap utuh. Aceh, Papua, Riau yang in­gin referendum berhasil diredam oleh Gus Dur, sehingga NKRI masih utuh sampai sekarang.

NU sendiri apakah akan mendesak pemerintah agar segera secepatnya menetapkan sebagai pahlawan nasional?

Ya kan lagi proses kita ikuti saja, kita serahkan kapada ke­tentuannya saja. Nggak lama Insya Allah.

Selain Gus Dur apakah ada tokoh NU lainnya yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional?
Jadi sekarang ini sudah empat pahlawan dari NU. Kiai Haji Mohammad Hasyim Ashari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nanti kalau Gus Dur ditetapkan, alhasil jadi ada lima pahlawan nasional dari NU. Untuk nama-nama lain­nya ya pelan-pelan. Banyak yang lain nanti, karena ada 20 koman­dan batalion TRI (Tentara Rakyat Indonesia) itu dari kiai-kiai NU.

Beralih ke topik lain, ba­gaimana sikap PBNU atas aksi teror di Paris Jumat lalu?

PBNU turut menyampaikan duka mendalam, kami menge­cam keras tindakan tak beradab tersebut, apa pun motif serangan bersenjata itu tidaklah dapat dibenarkan.

Jadi kami mengutuk kekeras­an apalagi pengeboman. Apalagi menghilangkan nyawa sekian ratus, sekian puluh. Kami meng­utuk. Baik yang dilakukan mus­lim kepada muslim beda sekte, beda aliran, muslim kepada non muslim, atau non muslim kepada muslim. Kekerasan itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun. Agama apapun tidak ada ajaran­nya yang membolehkan teror.

Bagaimana komentar Anda soal dikaitkannya lagi lagi na­ma Islam dalam aksi terror?
Ya kami berharap aparat keamanan Prancis terus bek­erja cepat dengan melakukan penyelidikan untuk mengung­kap pelaku pengeboman, untuk menghindarkan situasi yang lebih runyam. PBNU mengimbau masyarakat internasional agar tidak terburu-buru menyampai­kan tuduhan kepada pihak-pihak tertentu. Menciptakan suasana kondusif lebih baik bagi proses penyelidikan daripada mengum­bar saling curiga.

Di dalam negeri, apa im­bauan PBNU?
Khusus kepada aparat pe­mangku bidang pertahanan dan keamanan nasional, PBNU menghimbau agar terus mening­katkan kesiapsiagaan menghada­pi bahaya laten terorisme, dan apa pun bentuk gangguan yang berpotensi menodai kedaulatan NKRI. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya