Berita

Said Aqil Siradj:net

Wawancara

WAWANCARA

Said Aqil Siradj: Warga NU Inginnya Proses Penetapan Gus Dur Menjadi Pahlawan Nasional Lancar

RABU, 18 NOVEMBER 2015 | 10:04 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Penganugerahan gelar pahlawan nasional buat tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga bekas Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur diendapkan terlebih dulu menunggu saat yang tepat. Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sebetulnya telah selesai membahas pembe­rian gelar bagi Gus Dur.

Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat sejatinya sudah rampung disampaikan ke Kementerian Sosial, namun setelah berkas usulan itu diteruskan di Dewan Gelar memilih untuk men­gendapkan terlebih dulu usulan Gus Dur menjadai pahlawan nasional.

"Tidak ada catatan keberatan sih, hanya saja masih diendapkan terlebih dulu menunggu saat yang tepat," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.


Menanggapi keputusan Dewan Gelar itu, Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj mengungkap­kan, kaum nahdlyin tidak terlalu kecewa, namun masih berharap agar Gus Dur secepatnya bisa didapuk menjadi pahlawan na­sional.

Bagaiman kaum nahdlyin menanggapi keputusan Dewan Gelar yang mengendapkan status pahlawan nasional bagi Gus Dur?
Iya sekarang kita harapkan prosesnya berjalan lancar, se­hingga nanti Gus Dur dapat ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Kami tunggu pros­esnya saja. (Kita berharap) ng­gak ada halangan apa-apa.

Seberapa pantas figur Gus Dur menjadi pahlawan nasional?
Kerja kerasnya Gus Dur yang luar biasa untuk negeri ini san­gat layak jika beliau dijadikan pahlawan nasional. Gus Dur itu jasanya besar dalam menyela­matkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk tetap satu dalam satu kesatuan ini.

Bisa dijelaskan?
Waktu itu Gus Dur sebagai Presiden, seperti yang kita tahu kan Papua waktu itu pengin ref­erendum, terus Aceh juga mau referendum, lalu di Riau juga ingin merdeka waktu itu. Gus Dur berhasil meredam itu semua. Walaupun menjadi presiden hanya 23 bulan, tapi NKRI bisa tetap utuh. Aceh, Papua, Riau yang in­gin referendum berhasil diredam oleh Gus Dur, sehingga NKRI masih utuh sampai sekarang.

NU sendiri apakah akan mendesak pemerintah agar segera secepatnya menetapkan sebagai pahlawan nasional?

Ya kan lagi proses kita ikuti saja, kita serahkan kapada ke­tentuannya saja. Nggak lama Insya Allah.

Selain Gus Dur apakah ada tokoh NU lainnya yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional?
Jadi sekarang ini sudah empat pahlawan dari NU. Kiai Haji Mohammad Hasyim Ashari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nanti kalau Gus Dur ditetapkan, alhasil jadi ada lima pahlawan nasional dari NU. Untuk nama-nama lain­nya ya pelan-pelan. Banyak yang lain nanti, karena ada 20 koman­dan batalion TRI (Tentara Rakyat Indonesia) itu dari kiai-kiai NU.

Beralih ke topik lain, ba­gaimana sikap PBNU atas aksi teror di Paris Jumat lalu?

PBNU turut menyampaikan duka mendalam, kami menge­cam keras tindakan tak beradab tersebut, apa pun motif serangan bersenjata itu tidaklah dapat dibenarkan.

Jadi kami mengutuk kekeras­an apalagi pengeboman. Apalagi menghilangkan nyawa sekian ratus, sekian puluh. Kami meng­utuk. Baik yang dilakukan mus­lim kepada muslim beda sekte, beda aliran, muslim kepada non muslim, atau non muslim kepada muslim. Kekerasan itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun. Agama apapun tidak ada ajaran­nya yang membolehkan teror.

Bagaimana komentar Anda soal dikaitkannya lagi lagi na­ma Islam dalam aksi terror?
Ya kami berharap aparat keamanan Prancis terus bek­erja cepat dengan melakukan penyelidikan untuk mengung­kap pelaku pengeboman, untuk menghindarkan situasi yang lebih runyam. PBNU mengimbau masyarakat internasional agar tidak terburu-buru menyampai­kan tuduhan kepada pihak-pihak tertentu. Menciptakan suasana kondusif lebih baik bagi proses penyelidikan daripada mengum­bar saling curiga.

Di dalam negeri, apa im­bauan PBNU?
Khusus kepada aparat pe­mangku bidang pertahanan dan keamanan nasional, PBNU menghimbau agar terus mening­katkan kesiapsiagaan menghada­pi bahaya laten terorisme, dan apa pun bentuk gangguan yang berpotensi menodai kedaulatan NKRI. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya