Akrobat dan manuver politik yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said dinilai telah membuat kegaduhan dan tidak sesuai dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah merajut rekonsiliasi di antara semua kekuatan bangsa.
"Menteri adalah jabatan politik jadi memang wajarlah mereka berwacana, beretorika, berkomunikasi politik dan semua itu adalah bahasa dari anatomi politik. Hanya saja manuver yang tidak wajar bila saya soroti adalah membuat kegaduhan yang tidak cerdas atau konstruktif. Seharusnya menteri-menteri membuat harmoni yang merdu dengan langgam gerak politik dari dirijennya yaitu Presiden," jelas pengamat politik dari Point Indonesia Albert Simangunsong di Jakarta, Selasa (17/11).
Diharapkannya, Presiden Jokowi untuk secepatnya melakukan penyegaran di kabinet sebelum akhir bulan November.
"Kalau dilihat dari sisi kinerja banyak yang harus diganti, bukan hanya pintar bikin heboh di media saja. Itu yang bermanuver pasti ada orang kuat di belakangnya," ketus Albert.
Terkait situasi yang memanas antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto dari kacamata demokrasi adalah hal yang sehat.
"Nanti ditunggu saja hasil proses hukum atau di Majelis Kehormatan Dewan (MKD)," katanya.
Direktur Eksekutif Point Indonesia Karel Susetyo menambahkan, aksi Sudirman Said belakangan membingungkan.
"Sudirman ini sedang memainkan peran sebagai menteri atau kepanjangan tangan dari Freeport? Jangan-jangan dia melakukan itu agar aman dari resufle," katanya.
Sebelumnya, Setara Institute memaparkan hasil studi yang menyarankan agar Presiden Jokowi fokus kepada 10 menteri yang dinilai memiliki kinerja kurang baik. Setara mengadopsi empat variabel untuk menilai setiap menteri. Variabel-variabel itu adalah kompetensi kepemimpinan, dukungan politik, kinerja lembaga, dan capaian kinerja sesuai latar belakang menteri yang bersangkutan.
Para menteri yang dilayak diganti antara lain, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Energi dam Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise.
Selain Setara, berbagai lembaga survei, politis, atau pengamat secara konsisten meminta dua menteri untuk diganti yakni Sudirman Said dan Rini Soemarno.
[wah]Â
