Berita

Fadli Zon/net

Fadli Zon: Belanda Yang Sebenarnya Negara Pelanggar HAM

MINGGU, 15 NOVEMBER 2015 | 09:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda yang dilaksanakan pada 11-13 November 2015 mendakwa Indonesia sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) atas peristiwa G 30S PKI 1965.

Melihat persidangan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang bahwa kesan yang dibangun ialah Indonesia seolah sebagai negara pelanggar HAM. Padahal jika ditelisik lebih dalam, Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM.

"Bisa kita baca kembali peristiwa Rawagede di Karawang tahun 1947, atau pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda pada 1946-1947. Jadi Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM. Melakukan agresi dan pembantaian di Indonesia yang telah merdeka sejak 1945," tegas politisi Partai Gerindra ini, Minggu (15/11).


Menurut Fadli, pengadilan rakyat tersebut juga tidak memiliki kejelasan aspek pengungkapan peristiwa 1965 dan menghilangkan konteks domestik terjadinya usaha kudeta kelompok komunis di Indonesia.

"Isu Indonesia sebagai pelanggar HAM ini bisa dianggap sebagai alat tekan Belanda terhadap Indonesia," terangnya.

Tambah Fadli, Belanda hingga saat ini adalah satu-satunya negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 secara de-jure. Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949 sebagai penyerahan kedaualatan. Hal ini terjadi karena Belanda takut diposisikan sebagai penjahat perang. Melakukan pembantaian pada negara yang sudah berdaulat.

"Dan sangat disayangkan ada sekelompok orang Indonesia mengadukan masalah 1965 ke negara bekas penjajah Indonesia dan pelanggar HAM 1945-1949. Mereka tak punya nasionalisme dan itikad baik bagi kepentingan nasional Indonesia sekarang ini," tukas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. [rus]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya