Berita

Fadli Zon/net

Fadli Zon: Belanda Yang Sebenarnya Negara Pelanggar HAM

MINGGU, 15 NOVEMBER 2015 | 09:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda yang dilaksanakan pada 11-13 November 2015 mendakwa Indonesia sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) atas peristiwa G 30S PKI 1965.

Melihat persidangan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang bahwa kesan yang dibangun ialah Indonesia seolah sebagai negara pelanggar HAM. Padahal jika ditelisik lebih dalam, Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM.

"Bisa kita baca kembali peristiwa Rawagede di Karawang tahun 1947, atau pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda pada 1946-1947. Jadi Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM. Melakukan agresi dan pembantaian di Indonesia yang telah merdeka sejak 1945," tegas politisi Partai Gerindra ini, Minggu (15/11).


Menurut Fadli, pengadilan rakyat tersebut juga tidak memiliki kejelasan aspek pengungkapan peristiwa 1965 dan menghilangkan konteks domestik terjadinya usaha kudeta kelompok komunis di Indonesia.

"Isu Indonesia sebagai pelanggar HAM ini bisa dianggap sebagai alat tekan Belanda terhadap Indonesia," terangnya.

Tambah Fadli, Belanda hingga saat ini adalah satu-satunya negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 secara de-jure. Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949 sebagai penyerahan kedaualatan. Hal ini terjadi karena Belanda takut diposisikan sebagai penjahat perang. Melakukan pembantaian pada negara yang sudah berdaulat.

"Dan sangat disayangkan ada sekelompok orang Indonesia mengadukan masalah 1965 ke negara bekas penjajah Indonesia dan pelanggar HAM 1945-1949. Mereka tak punya nasionalisme dan itikad baik bagi kepentingan nasional Indonesia sekarang ini," tukas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya