Berita

Jimhur Saros/net

Wawancara

WAWANCARA

Jimhur Saros: Madura Itu Madunya Negara, Kalau Dieksploitasi Lebih Kaya dari Brunei

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 09:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wacana pemekaran Madura menjadi provinsi sudah digulirkan sejak 1999. Kini isu itu kembali dipanaskan. Sekretaris Jenderal Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) Jimhur Saros menyeret kem­bali isu pemekaran itu ke pusat. "Saya melihat Madura selama ini bisa dikatakan anak tiri," ujar Jimhur kepada Rakyat Merdeka melalui sambungan telepon kemarin. Berikut penjelasannya;

Apa contohnya kalau benar Madura ini dikatakan anak tiri?
Contohnya, sejak kecil saya sampai sekarang jalan di Madura ini tidak ada perubahan yang sig­nifikan. Semua jalan yang ada di Madura itu peninggalan zaman Belanda semua. Jangan bicara ke infrastruktur lain, jalan aja nggak pernah diperhatikan sama provinsi maupun pusat.

Lainnya?

Lainnya?
Yang kedua dari sisi ekonomi, orang Madura ini tetap aja jadi perantau, kapan jadi tuan di ru­mah sendiri.Terlalu picik kalau bilang APBD Madura belum mumpuni untuk jadi provinsi.Provinsi itu hasilnya bukan dari APBD saja. Di dalam perut bumi Madura masih banyak tambang-tambang yang siap di-eksplore. Setidaknya ada 104 (blok) yang kita punya. Yang sudah di-eksplore cuma 14, sisa 90 yang belum dieksploitasi. Kalau kita bicara soal pajak motor dan kendaraan itu juga kan akan masuk ke kita semua. Bagitu juga bagi hasil tambang dan lain sebagainya masuk ke kita semua. Dan nanti, tentunya dari konsulat-konsulat jenderal luar negeri juga akan membuka kantor di Madura. Madura itu surga yang masih tersimpan, belum terjamah.

Bagaimana dengan kemam­puan SDM-nya?
Banyak kalangan masih meragukan orang Madura mampu mengelola provinsi.Itu terlalu picik kalau mengatakan orang Madura tidak mampu. Orang Madura ini banyak yang jadi jenderal, menteri, tokoh-tokoh penting, ekonom, lengkap se­muanya. Mereka siap turun membantu provinsi Madura.

Tapi angka buta aksaranya masih tinggi?
Memang buta aksaranya ting­gi. Tapi orang-orang yang sudah pinter juga banyak. Masak yang buta aksara yang jadi pejabat, ya nggak lah. Itu terjadi karena tidak disentuh oleh mereka-mereka yang lupa bahwa Madura ini adalah madunya negara. Ini kalau dieksploitasi lebih kaya dari Brunai, lebih kaya dari Malaysia. Dan juga harus dipertimbangkan, bahwa orang Madura ini orang yang kuat, teguh, trengginas, dan tangguhdalam hal berusaha. Cuma pemer­intah tidak memberikan peluangkepada orang Madura.

Sudah lobi Presiden?
Kita sudah berbicara kepada Presiden, dan Presiden saya kira ndak ada masalah. Itu bentuk suatu demokrasi. Bapak Presiden sudah menyetujui walaupun se­cara lisan.

Kalau di tingkat Pemerintah Provinsi?
Gubernur Soekarwo sudah meng-oke kan, silakan penuhi mekanismenya. Itu memang kewajiban Soekarwo. Beliau jadi Gubernur itu utang jiwa kepada Madura. Beliau menang dua kali ini gara-gara Madura. DPR juga sudah banyak menyetujui, tinggal kita melobi-lobi selanjutnya.

Dalam grand-design pemekaran Provinsi baru di Kemendagri bagaimana?
Kita terlepas dimasukkan atau tidak, tapi kami akan segera melakukan hal yang terbaik, ka­lau perlu kita akan duduki DPR dan Kantor Mendagri.

Akan unjuk rasa?
Kita ini orang Madura orang keras, tapi tidak suka pada kekerasan. Suka hura-hura, tapi tidak suka huru-hara. Tahun 1948 Madura ini pernah menjadi negara tersendiri, cuma karena kita cinta pada NKRI, kita kembali ke pangkuan RI. Ketika dibahas kita akan datang, tapi tidak akan pernah bikin huru-hara. Tapi kalau tak bisa membelai orang Madura, maka jiwa kerasnya, jiwa trengginasnya akan muncul. Jangan salahkan orang Madura ketika harus berbicara kasar. Tapi akan kita usahakan bahwa kita adalah pecinta damai.

Sudah sejak kapan sebe­narnya upaya pemekaran provinsi ini dilakukan?
Kita tahun 1999 sudah kita munculkan wacana ini. Tahun 2001 ketika Gus Dur kita juga munculkan kembali.

Kendalanya di mana?

Pertama bahasa-bahasa; Madura belum siap SDA dan SDM-nya. Bahasa klasik dan usang yang dipakai mereka. Sehingga orang Madura yang tidak ter­lalu memikirkan politik akhirnya terima saja. "Oh ya belum siap". Kalau kita mengikuti mereka-mereka yang tidak siap, kapan siapnya. Seperti orang mau nikah aja, kalau ditanya harus punya mobil, punya rumah dulu, kapan nikahnya. Sekarang itu yang penting terbentuk dulu rezeki nanti akan datang sendiri. Begitu juga dengan orang kawin, rejekinya akan datang sendiri, dari nggak punya rumah, akan punya rumah karena berpikir keras. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya