Berita

sudirman said/net

Sudirman Said Harus Dianggap Berbohong Hingga Ia Mau Blak-Blakan

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 00:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dapat dianggap sedang melakukan kebohongan publik terkait pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik yang sangat berkuasa yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 12/10).

"Pernyataan Sudirman itu tidak layak dipercaya, kecuali ia berani mengungkap siapa tokoh politik yang dimaksudkannya itu Dia itu kan Menteri. Seorang Menteri tidak boleh asal bicara, kecuali apa yang disampaikannya kepada publik adalah sesuatu yang telah jelas. Ukuran kejelasan dari keterangan pemerintah namanya transparansi.," kata Said


Selain harus bersikap transparan, lanjut Said, seorang Menteri juga harus bertanggungjawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik. Dengan demikian, kalau Sudirman sadar bahwa dirinya adalah wakil pemerintah yang bertindak dan untuk atas nama Presiden, maka dia punya kewajiban untuk secara transparan menyebutkan siapa tokoh politik yang telah menjual nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Itu penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban politiknya sebagai seorang Menteri.  Dia harus tahu. Publik butuh transparansi, bukan teka-teki. Publik juga tidak butuh sensasi. Yang dibutuhkan oleh publik adalah bukti. Jadi kalau Sudirman hanya berani bermain teka-teki dan mengumbar sensasi, sebaiknya dia alih profesi saja jadi penjual buku teka-teki atau jadi selebriti," tegas Said.

Oleh sebab itu, jelas Said, selama Sudirman tidak berani mengungkap siapa tokoh politik yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport, maka sepanjang itu pula dia dapat dianggap telah menyebarkan berita bohong atau telah melakukan kebohongan publik. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya