Berita

sudirman said/net

Sudirman Said Harus Dianggap Berbohong Hingga Ia Mau Blak-Blakan

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 00:24 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dapat dianggap sedang melakukan kebohongan publik terkait pernyataannya yang mengatakan ada tokoh politik yang sangat berkuasa yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 12/10).

"Pernyataan Sudirman itu tidak layak dipercaya, kecuali ia berani mengungkap siapa tokoh politik yang dimaksudkannya itu Dia itu kan Menteri. Seorang Menteri tidak boleh asal bicara, kecuali apa yang disampaikannya kepada publik adalah sesuatu yang telah jelas. Ukuran kejelasan dari keterangan pemerintah namanya transparansi.," kata Said


Selain harus bersikap transparan, lanjut Said, seorang Menteri juga harus bertanggungjawab atas keterangan yang disampaikannya kepada publik. Dengan demikian, kalau Sudirman sadar bahwa dirinya adalah wakil pemerintah yang bertindak dan untuk atas nama Presiden, maka dia punya kewajiban untuk secara transparan menyebutkan siapa tokoh politik yang telah menjual nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Itu penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban politiknya sebagai seorang Menteri.  Dia harus tahu. Publik butuh transparansi, bukan teka-teki. Publik juga tidak butuh sensasi. Yang dibutuhkan oleh publik adalah bukti. Jadi kalau Sudirman hanya berani bermain teka-teki dan mengumbar sensasi, sebaiknya dia alih profesi saja jadi penjual buku teka-teki atau jadi selebriti," tegas Said.

Oleh sebab itu, jelas Said, selama Sudirman tidak berani mengungkap siapa tokoh politik yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport, maka sepanjang itu pula dia dapat dianggap telah menyebarkan berita bohong atau telah melakukan kebohongan publik. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya