Jokowi Harus Evaluasi Dirjen Pajak

. Ancaman defisit APBN-Perubahan 2015 tak terlepas dari kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan target pajak. Karena itu udah semestinya bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, M Misbakhun, dalam keterangan, beberapa saat lalu (Kamis, 12/10).

Pernyataan Misbakhun, yang merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu ini, sebagai respon atas ancaman defisit APBN yang  dihadapi pemerintahan Jokowi saat ini.  

Misbakhun, yang mengutip keterangan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, realisasi pendapatan negara sebesar 63 persen atau Rp 1.109 triliun. Sedangkan realisasi belanja dari APBN-P 2015 mencapai 71 persen atau Rp 1.408 triliun sehingga ancaman defisit pun kian nyata karena 2015 bakal berakhir kurang dari 2 bulan lagi.

"Evaluasi atas jajaran Direktorat Jenderal Pajak menjadi penting untuk dilakukan. Sudah saatnya presiden tegas kepada jajaran eselon satu yang kinerjanya tidak punya prestasi," tegas Misbakhun. [ysa]