Badan Koordinasi Penanaman Modal menyadari urgensi pengembangan kawasan industri di tengah ketatnya persaingan menarik investasi. Fungsi kawasan industri menjadi sentral sebagai motor penggerak perekonomian wilayah yang bermuara peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung pengembangan kawasan industri untuk mengembangkan diri sebagai solusi logistik perusahaan.
"Dengan pengembangan kawasan industri sebagai solusi logistik, maka hal positif tersebut akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat berinvestasi,†katanya dalam konferensi pers bersama Pelindo III dan JIIPE di Gresik, Selasa (10/11).
Menurut Franky, upaya menjadikan kawasan industri sebagai solusi logistik dilakukan dengan menyiapkan infrastruktur pendukung di dalam kawasan industri tersebut di antaranya, pembangunan pelabuhan laut dalam, power plant, dan jalur kereta api.
Dia menambahkan, saat ini persaingan menarik investasi global banyak ditentukan ketersediaan kawasan industri sebagai locus investasi di suatu wilayah. "Beberapa investor yang datang ke BKPM sudah mulai membandingkan antara kawasan industri di Indonesia dengan kawasan industri di negara-negara tetangga,†terangnya.
BKPM aktif melakukan mediasi dan fasilitasi konsultasi perusahaan-perusahaan di kawasan industri ditandai dengan kunjungan kerja Kepala BKPM ke Kawasan Industri Batamindo di Batam pekan lalu. BKPM pun menyiapkan program layanan izin investasi izin konstruksi. Terobosan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor yang berlokasi di kawasan industri.
"Dengan pengembangan kawasan industri, investasi akan masuk, ini akan berakibat pada penciptaan lapangan kerja dan roda perekonomian di sekitar kawasan industri juga akan bergerak. Masyarakat disekitar kawasan industri termasuk di antaranya pondok pesantren dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi tersebut,†ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan konferensi pers tersebut Dirut PT Pelindo III Djarwo Surjanto dan CEO JIIPE Bambang Soetiono.
Untuk diketahui, besok (11/11) Presiden Joko Widodo akan menyaksikan peluncuran program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren di kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik. JIIPE merupakan join venture PT Pelindo III (persero) dengan PT Aneka Kimia Corporindo Tbk.
JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933 hektar, dilengkapi pelabuhan laut seluas 406 hektar dan kawasan hunian seluas 77 hektar. Nilai total investasi pengembangan kawasan industri ini sebesar Rp 35 Triliun. Saat ini, JIIPE sedang memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN yaitu PT Hutama Karya dan Waskita Karya. Dalam proses konstruksi ini, terserap 1.500 tenaga kerja langsung, di mana 90 persen berasal dari masyarakat di sekitar kawasan industri, yaitu Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar Gresik.
Kawasan industri inipun dibentengi tanggul sebagai antisipasi banjir 100 tahunan sebagaimana pernah menerpa kawasan serupa di Thailand yang melumpuhkan proses industri di kawasan itu.
Hingga kini, sudah ada lima perusahaan yang akan membangun di kawasan industry JIIPE, yaitu perusahaan smelter, petrokimia, dan pengolahan garam untuk industri. Kelima perusahaan sedang melakukan konstruksi dan dapat menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja langsung. Sementara itu, seluruh kawasan industri ini dapat menyerap sekitar 60 ribu tenaga kerja langsung.
JIIPE ini sebagai salah satu model pengembangan kawasan industri yang terpadu dengan pelabuhan (deep sea port) yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah namun tidak membebani anggaran APBN.
Dari data BKPM investasi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam sektor prioritas pariwisata dan kawasan, untuk periode Januari-September 2015 tercatat kenaikan 127,3 persen dari tahun sebelumnya Rp 79,8 triliun menjadi Rp 181,2 triliun. Sedangkan dari sisi minat investasi tercatat dari 22 Oktober 2014 hingga 2 Oktober 2015 total 11 miliar dolar AS minat investasi di sektor pariwisata dan kawasan.
[sam]
