Berita

ilustrasi/net

Timpang, Semua Gaji Pejabat Negara Harus Ditinjau Ulang!

SELASA, 10 NOVEMBER 2015 | 03:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di satu sisi, tuntutan kenaikan gaji kepala daerah itu wajar, dan apalagi Presiden Joko Widodo sudah berjanji menaikkan gaji kepala daerah. Namun di sisi lain, persoalan gaji pejabat negara ini seharusnya tidak hanya dibahas parsial untuk kepala daerah saja.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin,  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (Senin, 9/11).

"Gaji Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, para hakim, anggota BPK, KY, KPK, menteri dan pejabat setingkatnya, duta besar, dan pejabat lainnya menurut saya juga penting untuk ditinjau ulang," kata Said.


Selama ini, lanjut Said, terjadi ketimpangan dalam soal penggajian untuk para pejabat negara. Ada gaji pejabat yang terlalu besar, ada juga yang masih terlalu kecil, seperti gaji untuk para hakim.

"Intinya pemberian gaji kepada para pejabat negara seringkali yang tidak proporsional. Coba bandingkan gaji para pejabat negara dengan gaji direksi dan komisaris BUMN/BUMD. Disitu kan jelas sekali ketimpangannya. Orang yang mengurus rakyat, dengan orang yang mengurus perusahaan, kok lebih besar gaji orang yang mengurus perusahaan. Itu kan gak benar dong," demikian Said. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya