Berita

Menteri Yuddy: Masa Gaji Presiden Lebih Rendah dari Pejabat BUMN

SENIN, 09 NOVEMBER 2015 | 21:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendukung usulan kenaikan gaji presiden dan wakil presiden.

"Secara pribadi saya setuju," kata Menteri Yuddy di Jakarta, Senin (9/11).

Kenaikan gaji presiden dan wapres sebelumnya diusulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yuddy mengatakan setuju gaji RI 1 dan RI 2 dinaikan karena saat ini lebih rendah dibanding gaji pejabat BUMN. Dia mencontohkan gaji Gubernur Bank Indonesia serta direksi rata-rata sebesar Rp 200 juta.


"Masa gaji presiden lebih rendah dibanding gaji pejabat BUMN. Presiden dan wapres kan tugas serta tanggung jawabnya besar. Mereka malah gajinya hanya Rp 50 juta-Rp 60 juta kalau jauh dibanding direksi BUMN," ucap Yuddy.

Selain itu, dia juga mencontohkan Menteri BUMN Rini Soemarno yang  mendapat gaji sekitar Rp 21 juta. Sementara itu, direksi BUMN‎ yang ditunjuk Rini mendapat gaji di atas Rp 100 juta.

"Sistem penggajian ini sangat tidak manusiawi karena tidak imbang dengan tanggung jawab yang diemban. Kami mengimbau masyarakat untuk objektif melihat ini karena sudah sepantasnya gaji presiden serta wapres dinaikkan. Bahkan sistem penggajian di Indonesia harus diubah, di mana presiden lah yang harus memiliki gaji tertinggi," beber Yuddy seperti dilansir JPNN.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya