Berita

andi arief/net

Politik

SKANDAL DIPLOMASI

Andi Arief Sarankan Pemerintah Tuntut Pareira

MINGGU, 08 NOVEMBER 2015 | 13:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama diatur Pereira International PTE LTD tidak cukup hanya dibantah dengan pernyataan pers.

Pemerintah, utamanya Kementerian Luar Negeri, perlu menuntut perusahaan konsultan Singapura itu.

"Kalau Pareira tidak benar, tuntut. Minimal kasih somasi segera," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam akun twitternya, @Andi_Arief.


Mantan Staf Khusus Presiden era SBY ini mengatakan, tudingan Pereira membayar 80 ribu dolar AS kepada perusahaan PR di Los Angeles R&R Partners, Inc bukan tudingan sepele. Pemerintah harus bersikap tegas. (Baca: Jokowi Harus Pecat Menlu Retno).

"Ini bukan soal Pribadi Jokowi dengan makelar dan Obama. Ini soal harga diri bangsa," kata Andi.

"Soal makelar ini skandal diplomasi bukan skandal jepit, harus diklarifikasi sesegera mungkin. Pemerintah tidak mengakui, tapi Pareira ngaku," sambung Andi.

Jika pengakuan Pareira benar, kata Andi, maka siapa siluman diplomasinya harus dibuktikan.

"Jangan menjadi rumor," ujarnya.

Di lain pihak Andi yakin bocoran informasi jika pertemuan Jokowi dan Obama diatur peloobi oleh akademisi Australia Nasional University (ANU) Dr. Michael Buehler benar adanya.

"Saya belajar ilmu politik di UGM, saya mengerti kredibilitas Michael Buehler. Dia termasuk yang bisa dipercaya," demikian Andi Arif.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya