Berita

irmadi lubis/net

PDIP: Hampir Semua Perusahaan Besar dan BUMN Langgar Tap MPR!

JUMAT, 06 NOVEMBER 2015 | 09:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Hampir semua semua perusahaan besar dan BUMN di Indonesia terindikasi melanggar Ketetapan (Tap) MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Misalnya disebutkan dalam Pasal 6, usaha besar dan BUMN mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

"Pasal tersebut jelas-jelas mengisyaratkan bahwa setiap usaha besar dan BUMN dalam mengelola sumber daya alam harus bermitra dengan UMKM. Tapi dalam prakteknya, usaha besar dan BUMN cenderung memonopoli seluruh pekerjaannya," kata anggota Komisi VI DPR RI, Irmadi Lubis, sebagaimana dilansir JPNN (Jumat, 6/11).


Fakta ini, lanjut Irmadi Lubis, mestinya menjadi perhatian Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, terlebih di saat akan memasuki era masyarakat ekonomi Asean (MEA). Ketua MPR RI mestinya mengawasi efektifitas Tap MPR tentang demokrasi ini.

"Kalau perlu langsung awasi perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli semua proses produksi. Beri tahu DPR dan Pemerintah bahwa ada perusahaan besar yang melanggar Tap MPR yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang," pintanya.

Dia mencontohkan bagaimana sebuah proses produksi otomotif di Jepang yang lebih banyak memberi porsi pekerjaan kepada UMKM. Di Jepang, kata dia, umumnya industri besar otomotif hanya memproduksi mesin dan body kendaraan. Di luar itu diserahkan kepada UMKM.

"Kalau di Indonesia, keseluruhan produksi komponen kendaraan dia produksi sendiri tanpa melibatkan UMKM. Ini jelas-jelas melanggar Tap MPR RI," demikian Irwadi Lubis. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya