Semoga Politisi PKS Semakin Cerdas Memahami Kegaduhan dan Perseteruan Politik

. Dalam sejarah politik nasional, apa yang dilakukan Menteri Koordiantor Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sebenarnya bukan hal baru. Jusuf Kalla, saat jadi wapres-nya Yudhoyono (2004-2009), dalam skandal rekayasa bailout Bank Century, bahkan menggunakan bahasa vulgar dan sangar dalam menjelaskan kepada publik atas kebobrokan pemerintahan saat itu: Perampokan!

Demikian disampaikan Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 5/11).

Pernyataan Adhie ini terkait dengan perkataan miring Tifatul Sembiring terhadap kabinet Jokowi yang dinilai tidak solid dan gaduh sejak masuknya tokoh pergerakan Rizal Ramli. Padahal juga, apa yang dilakukan tidak bisa dikategorikan sebagai "kegaduhan", apalagi pertikaian politik dengan Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana ditafsirkan bekas Menkominfo kabinet SB Yudhoyono itu.
 

 
Adhie kembali mengingatkan bahwa skandal Century yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 6,7 triliun, yang disebut Jusuf Kalla sebagai perampokan, sebagaimana juga diungkap Pansus Centurygate DPR, dilakukan oleh, antara lain Gubernur BI saat itu Boediono, Menteri Keuangan kala itu Sri Mulyani, dan beberapa pejabat negara lainnya yang notabene bawahan Pak JK.

"Mereka bisa menjalankan 'perampokan' dengan leluasa berkat Perppu No 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan Yudhoyono, yang notabene adalah atasan Pak JK sendiri," jelas Adhie,
 
Sayangnya, lanjut Adhie, meskipun saat itu posisinya sebagai Wapres, karena kurang sungguh-sungguh, JK gagal mencegah kerugian keuangan negara di Bank Century. Sehingga pernyataannya kepada publik pada Senin, 31 Agustus 2009, tentang adanya "perampokan" dan "kriminal" dalam bailout Bank Century, hanya jadi sensasi belaka. Karena skandal Century itu faktanya berjalan sangat mulus, dan kini sembunyi dalam kegelapan ingatan rakyat.
 
"Saya berharap ke depan Tifatul Sembiring dan para politisi PKS lainnya bisa lebih cerdas dalam memahami mana kegaduhan, mana perseteruan politik, dan mana pula langkah preventif penyelamatan aset atau kekayaan negara," demikian Adhie. [ysa]