Berita

adhie m massardi/net

Adhie M Massardi: Tifatul Sembiring Gagal Paham Pencegahan Korupsi

KAMIS, 05 NOVEMBER 2015 | 11:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pernyataan miring Tifatul Sembiring terhadap kabinet Jokowi yang dinilai tidak solid dan gaduh sejak masuknya tokoh pergerakan Rizal Ramli, membuktikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu gagal paham politik pencegahan korupsi.

Sebab apa yang dilakukan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tidak bisa dikategorikan sebagai "kegaduhan", apalagi pertikaian politik dengan Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana ditafsirkan bekas Menkominfo kabinet SB Yudhoyono itu.

Demikian disampaikan Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 5/11).


"Dalam perspektif politik pemberantasan korupsi (KKN), mengangkat ke permukaan proyek-proyek pemerintah yang semula tertutup sehingga jadi transparan, seperti dilakukan Rizal Ramli, merupakan cara paling efektif mencegah permainan (korupsi) di jajaran pejabat negara pemegang kuasa atas proyek-proyek itu," ujarnya.

Dia juga mencontohkan rencana pembelian pesawat Airbus A-350 yang dipaksakan Meneg BUMN Rini Soemarno, misalnya. Kalau tidak "dikepret" Rizal Ramli, niscaya hal itu akan berjalan mulus. Sehingga bangsa Indonesia tinggal menunggu hari bangkrutnya maskapai penerbangan nasional itu, sebagaimana terjadi pada MNA (Merpati Nusantara Airlines) karena (dipaksa) membeli pesawat yang tidak diperlukan.

"Padahal kita tahu, dalam setiap pembelian barang (dan jasa) selalu ada komisi, fee atau istilah halusnya kick-back. Dalam bisnis pesawat, itu nominalnya bisa mencapai 25-30 persen. Kalau menterinya jujur, mungkin fee itu disetor ke kas negara. Tapi jangan lupa, di Garuda ada pengusaha besar pemegang saham (publik) mayoritas (sekitar 30 persen) di luar pemerintah yang juga punya hak atas komisi itu," kata mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Jadi apa yang menurut tafsiran Tifatul Sembiring sebagai "kegaduhan", sejatinya itu adalah pencegahan korupsi, tindakan preventif atas kerugian keuangan negara. Dan hal seperti itu juga (pencegahan kerugian negara) yang dilakukan Rizal Ramli dalam kasus ladang gas raksasa Blok Masela, tambang emas besar yang dikelola PT Freeport, proyek listrik 35 MW, dan banyak lagi.

"Makanya, saya (GIB) menentang saran politisi PKS ini agar 'kegaduhan' atau pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan Jokowi dihentikan, dengan berlindung di balik 'soliditas kabinet' sebagaimana terjadi dalam kabinet rezim Yudhoyono," terang Adhie.

Sambungnya, publik tahu bahwa dalam rezim Yudhoyono, di mana Tifatul ada di dalamnya, kabinet memang kompak, sangat solid. Karena di antara mereka memang saling menutupi rahasia kegelapan masing-masing.

"Tapi kegelapan sejumlah menteri Yudhoyono berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehinga Andi Malarangeng, Jero Wacik, Surya Dharma Ali dam Muhaimin Iskandar harus berurusan dengan lembaga anti-rasuah itu, demikian Adhie. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya