. Pernyataan miring Tifatul Sembiring terhadap kabinet Jokowi yang dinilai tidak solid dan gaduh sejak masuknya tokoh pergerakan Rizal Ramli, membuktikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu gagal paham politik pencegahan korupsi.
Sebab apa yang dilakukan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tidak bisa dikategorikan sebagai "kegaduhan", apalagi pertikaian politik dengan Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana ditafsirkan bekas Menkominfo kabinet SB Yudhoyono itu.
Demikian disampaikan Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 5/11).
"Dalam perspektif politik pemberantasan korupsi (KKN), mengangkat ke permukaan proyek-proyek pemerintah yang semula tertutup sehingga jadi transparan, seperti dilakukan Rizal Ramli, merupakan cara paling efektif mencegah permainan (korupsi) di jajaran pejabat negara pemegang kuasa atas proyek-proyek itu," ujarnya.
Dia juga mencontohkan rencana pembelian pesawat Airbus A-350 yang dipaksakan Meneg BUMN Rini Soemarno, misalnya. Kalau tidak "dikepret" Rizal Ramli, niscaya hal itu akan berjalan mulus. Sehingga bangsa Indonesia tinggal menunggu hari bangkrutnya maskapai penerbangan nasional itu, sebagaimana terjadi pada MNA (Merpati Nusantara Airlines) karena (dipaksa) membeli pesawat yang tidak diperlukan.
"Padahal kita tahu, dalam setiap pembelian barang (dan jasa) selalu ada komisi, fee atau istilah halusnya kick-back. Dalam bisnis pesawat, itu nominalnya bisa mencapai 25-30 persen. Kalau menterinya jujur, mungkin fee itu disetor ke kas negara. Tapi jangan lupa, di Garuda ada pengusaha besar pemegang saham (publik) mayoritas (sekitar 30 persen) di luar pemerintah yang juga punya hak atas komisi itu," kata mantan jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Jadi apa yang menurut tafsiran Tifatul Sembiring sebagai "kegaduhan", sejatinya itu adalah pencegahan korupsi, tindakan preventif atas kerugian keuangan negara. Dan hal seperti itu juga (pencegahan kerugian negara) yang dilakukan Rizal Ramli dalam kasus ladang gas raksasa Blok Masela, tambang emas besar yang dikelola PT Freeport, proyek listrik 35 MW, dan banyak lagi.
"Makanya, saya (GIB) menentang saran politisi PKS ini agar 'kegaduhan' atau pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan Jokowi dihentikan, dengan berlindung di balik 'soliditas kabinet' sebagaimana terjadi dalam kabinet rezim Yudhoyono," terang Adhie.
Sambungnya, publik tahu bahwa dalam rezim Yudhoyono, di mana Tifatul ada di dalamnya, kabinet memang kompak, sangat solid. Karena di antara mereka memang saling menutupi rahasia kegelapan masing-masing.
"Tapi kegelapan sejumlah menteri Yudhoyono berhasil dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehinga Andi Malarangeng, Jero Wacik, Surya Dharma Ali dam Muhaimin Iskandar harus berurusan dengan lembaga anti-rasuah itu, demikian Adhie.
[ysa]
