Berita

rizal ramli/net

Kegaduhan ala Rizal Ramli Sangat Dibutuhkan Publik dan Bikin Pemerintah Berwibawa

KAMIS, 05 NOVEMBER 2015 | 09:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di era keterbukaan dan demokrasi saat ini, ada semacam anomali yang belakangan menjadi perbincangan. Yaitu soal kegaduhahan. Tiba-tiba "gaduh" menjadi diksi yang cukup negatif, dan dipakai untuk menyudutkan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron. Menurut Sukron, hal ini cukup aneh sebab Indonesia bukan lagi bawah kendali otoritarianisme. Di bawah rezim otoriter model Orde Baru, yang menjadikan stabilitas sebagai kunci, mungkin kegaduhan bisa dipersoalkan, bahkan dipenjarakan.

"Tapi ini era demokrasi. Demokrasi memang tidak identik dengan kagaduhan, namun demokrasi memberi jalan setiap orang untuk bicara dan bertindak di ruang publik secara bertanggungjawab," kata Muhamamd Sukron kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 5/11).


Hal yang lebih ironis, lanjut Sukron, ketika ada pejabat publik membuat gebrakan untuk membuat Indonesia lebih baik, ada kelompok status quo yang selama ini menikmati fasilitas dan akses kuasa yang kadang-kadang didapat dengan cara koruptif, kolutif dan nepotistik yang menggunakan diksi "kegaduhan" untuk menyudutkan sang pejabat.

"Contoh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Gebrakan-gebrakan dia ini bukan kegaduhan, tapi terobosan untuk kesejahteraan rakyat. Tentu mengguncang status quo yang selama ini dimanjakan kekuasaan," kata Sukron.

Bila tetap mau dipaksakan, Sukron membedakan ada dua jenis kegaduhan. Kegaduhan pertama adalah kegaduhan substansial. Inilah kegaduhan yang dibutuhkan publik, dan juga menjadikan pemerintahan terlihat jelas berpihak pada masyarakat yang selama ini tak menikmati hasil pembangunan.

"Kegaduhan model ini sangat dibutuhkan publik, dan bahkan membuat pemerintah kian berwibawa," ungkap Sukron.

Kegaduhan jenis kedua, lanjut Sukron, adalah kegaduhan yang dilakukan para pejabat yang selama ini tidak berpihak pada rakyat. Kelompok inilah yang ketika mau dijamah oleh penegak hukum misalnya, lalu menuduh penegak hukum juga bikin gaduh.

"Padahal kegaduhan ini bermula dari dirinya. Mereka adalah pejabat yang terus KKN dan merugikan rakyat, membela kepentingan asing, dan hanya mengurus kepentingan diri dan kelompoknya," demikian Sukron. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya