Presiden Jokowi tak mau kebijakan diskon listrik yang disediakan pemerintah hanya menguntungkan pengusaha besar. Karena itu Jokowi meminta PLN dan Kementerian ESDM untuk tidak pilih kasih. Selain memberi diskon untuk pengusaha, PLN juga harus memberikan yang sama ke masyarakat kecil.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai tarif dasar listrik di Istana Kepresidenan, Rabu (4/11). ‎Rapat ini membahas mengenai rencana pemerintah mengurangi subsidi listrik sebesar Rp 23,1 triliun pada 2016 nanti. Dengan pengurangan itu, diperkirakan sekitar 23,3 juta pelanggan dengan golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA tak akan dapat lagi subdisi.
Sebel‎um pencabutan subsidi itu, Jokowi meminta PLN dan kementerian ESDM melakukan rekonsiliasi data untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jangan sampai keluarga miskin dan rentan miskin juga subsidinya kena cabut. "‎Langkah rekonsilisasi data ini penting agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," ucap Jokowi saat memberikan arahan.
Kepala Negara juga meminta agar ada pilihan-pilihan dalam pencabutan subsidi itu. Tidak terpaku pada sistem "paksa" menaikkan daya. Tujuannya, agar subdisi bisa dikurangi dan rakyat kecil tidak terbebani. "Saya juga minta Menteri ESDM dan PLN mengkalkulasi pilihan pengalihan subsidi ini agar subsidi ini bisa kita kurangi sebesar-besarnya," imbuhnya.
‎Jokowi juga meminta PLN dan ESDM memikirkan cara agar pengusaha kecil juga bisa memperoleh diskon listrik seperti yang disediakan dalam paket kebijakan ekonomi III. Jokowi tidak mau timbul kesan di masyarakat bahwa pemerintah hanya mementingkan pengusaha besar.
"Saya ingin mengingatkan, dalam paket deregulasi lalu industri diberikan diskon untuk industri yang beroperasi malam hari 30 persen. Yang ini hati-hati, tolong dilihat di lapangan! Karena data yang saya punya banyak usaha mikro yang masuk dalam lingkup ini. Yang ada di desa, yang punya jahitan, ini memerlukan subsidi. Jangan sampai timbul anggapan kita memberikan bantuan insentif pada usaha besar dengan diskon di malam hari dan justru kita mencabut subsidi untuk UMKM yang ada di kampung dan desa," jelasnya.
Jokowi mewan-wanti agar hal itu tidak sampai‎ terlewatkan oleh PLN dan ESDM.
"Langkah dan kalkulasi seperti itu perlu betul-betul kita hitung. Jangan sampai nantinya yang berkaitan dgn TDL ini menjadi masalah di masyarakat," tandasnya.
[dem]
