Berita

Jusuf kalla/net

Bumerang Bila Pansus Pelindo II Panggil JK Hanya untuk Asal Ramai

SELASA, 03 NOVEMBER 2015 | 16:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pansus Pelindo II harus cermat bila mau memanggil sesorang, sebab bila tidak malah justru akan jadi bumerang. Lebih-lebih wacana yang akan dipanggil itu adalah Wapres Jusuf Kalla, maka harus dipastikan terlebih dahulu relevansi dan kontekstualnya. 

‎"Jika pemanggilan itu hanya untuk menciptakan politik asal gaduh, asal bunyi, apalagi itu untuk kepentingan kelompok tertentu menggoreng JK, maka justru menjadi bumerang khususnya bagi pansus, dan umumnya bagi DPR," kata politisi senior Golkar Zainal Bintang (Selasa, 3/11). 

‎Di mata Zainal, Pansus memang forum politik yang tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Tetapi, itu juga sekaligus bisa menjadi forum penilaian bagi masyarakat.‎

‎"Kalau misalnya nanti jadi memanggil, tetapi pertanyaan-pertanyaannya tidak relevan, dan cenderung hanya untuk meramaikan saja bahwa pansus bisa memanggil JK, tentu JK yang mendapatkan rahmat dari rakyat dan pansus yang akan dilaknat oleh rakyat. Makanya, penting untuk melihat relevansinya karena rakyat sudah cerdas," ujarnya.‎

‎Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini melanjutkan, dirinya tidak dalam kapasitas membela JK maupun membela Pansus Pelindo. Dia justru menekankan pentingnya politik bersih dan politik santun dikedepankan. 

‎"Makanya, yang saya tekankan adalah soal relevansi. Kalau pansus punya semangat menjadikan forum pansus pelindo sebagai forum bersih-bersih, maka yang dipanggil harus yang ada relevansinya," tukasnya.‎

‎Dia pun berharap Pansus Pelindo ini benar-benar menjadi forum politik yang nantinya menghasilkan rekomendasi untuk membenahi pengelolaan BUMN. Harapan itu bisa terwujud jika Pansus Pelindo benar-benar bekerja secara proporsional, profesional, dan tanpa kepentingan melakukan politisasi terhadap seseorang. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya