Berita

Ilustrasi/net

Pansus Pelindo II di DPR Dianggap Tak Lagi Wakili Kepentingan Nasional

SENIN, 02 NOVEMBER 2015 | 19:03 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pansus Pelindo II pada akhirnya dianggap masuk angin karena ditunggangi kelompok tertentu. Dan karena itu pula Pansus dinilai tak lagi mewakili dan relevan dengan kepentingan nasional.

"Bahkan sejumlah anggota Pansus sendiri pun sudah gerah dengan agenda kelompok tertentu itu," kata  Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI), Agung Suprio, beberapa saat lalu (Senin, 2/11).

‎Agung melihat Pansus ini sarat kepentingan PDIP untuk memuluskan agenda-agenda politiknya di BUMN. Sementara anggota fraksi lain sudah mulai gerah dengan agenda terselubung pansus di luar untuk memperbaiki kinerja seluruh BUMN. ‎

Ia mencontohkan, pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di Pansus pun hanya fokus kinerja direktur utama Pelindo II RJ Lino. Kondisi itu dinilai Agung membuat anggota fraksi lain berpendapat bahwa mereka telah dipermainkan kelompok tertentu.‎

‎"Seharusnya yang muncul di Pansus bagaimana memperbaiki tata kelola BUMN. Bukan malah fokus ke individual saja. Itu tidak benar juga," katanya. 

‎Kemungkinan lain yang membuat fraksi lain gerah dengan PDIP, karena gagal "deal". Sebab, kata Agung, bisa saja di awal pembentukan Pansus patut diduga ada sesuatu yang dijanjikan namun akhirnya tidak ditepati. 

‎"Semua orang pun sudah tahu tujuan dari pansus itu. Kenapa Pelindo saja yang di pansus-in. Semua saja BUMN di pansuskan. Kalau mau cari-cari kesalahan pasti ada kesalahan. Tujuan pansus itu saya kira sudah melenceng," katanya. 

‎Akademisi dari Universitas Indonesia itu memperkirakan Presiden Jokowi tidak akan mempertimbangkan rekomendasi dari pansus. Sebab, motivasi pansus hanya untuk memberi rekomendasi mencari kesalahan atasan RJ Lino yakni Rini Sumarno. [ysa]‎

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya