Keputusan Presiden Joko Widodo menyepakati Indonesia bergabung dalam perdagangan bebas kawasan Pasufik atau Trans Pacipic Partnership (TPP) terus menuai kecaman.
Bagi sebagian pengeritik, kesepakatan kerja sama itu tak lebih sebagai 'upeti' yang disetorkan Jokowi kepada Amerika Serikat.
"Nampaknya Jkw (Jokowi) benar-benar ingin menyenangkan Amrik sehingga menghadap Obama dengan mempersembahkan TPP sebagai upeti. Tidak mikir akibatnya pada perkonomian nasional!" kata ekonom senior Fuad Bawazier dalam pesan elektorniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/11).
Menurut Fuad, Jokowi tidak bisa serta merta memutuskan Indonesia masuk dalam TPP. Jokowi harus meminta persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum keputusan kerjasama diberlakukan.
"Lagi pula belum ada study tentang manfaat dan kesiapan Indonesia bila masuk TPP," imbuh Fuad.
Tetapi karena Jokowi sudah nyelonong terlalu jauh, Fuad mendesak DPR untuk tidak tinggal diam. DPR, menurut mantan Menteri Keuangan ini, perlu segera memanggil Jokowi.
"DPR harus memanggil Presiden Jkw untuk menjelaskan dan mempertanggung-jawabkan maksudnya bergabung ke TPP," demikian Fuad.
[dem]
