Berita

Bisnis

Jokowi Diwanti-wanti, TPP Cuma Menjadikan Indonesia Sebagai Pasar

SABTU, 31 OKTOBER 2015 | 21:19 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berpikir ulang untuk bergabung dengan blok ekonomi Trans Pasific Partnership (TPP) sebagaimana ajakan dari Amerika Serikat.

Pendiri Institute for Develovment of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini mengatakan, para menteri-menteri Kabinet Kerja seharusnya memberikan masukan yang tepat kepada Jokowi terkait dampak ekonomi yang akan diterima oleh Indonesia bila bergabung dengan TPP.

"Harus dikaji lebih dalam lagi, menteri-menterinya harus memberikan informasi setepat-tepatnya dengan Pak Presiden soal TPP ini," katanya di Jakarta, Sabtu (31/10).


Dia tegaskan, Indonesia belum siap untuk masuk ke dalam forum yang beranggotakan selusin negara besar tersebut, karena bisa saja motif negara-negara tersebut mengajak Indonesia sebagai anggota hanya karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi mereka.

"Dengan China saja kita kerepotan, jangan sampai TPP ini hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar mereka saja," tandasnya.

Untuk diketahui saat ini ada 12 negara TPP yang terdiri dari Singapura, Jepang, Selandia Baru, Chile, Brunei, Selandia Baru, Kanada, Australia, Malaysia, Peru, Meksiko dan vietnam. [sam]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya