Proses perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) ke Hutchison Port Holdings (HPH), perusahaan asal Hong Kong yang dilakukan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli memiliki catatan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh RJ Lino.
"Pertama mengenai harga jual yang lebih murah dari tahun 1999. Saat itu up front payment 215 juta dolar AS ditambah 28 juta dolar AS. Sedangkan tahun 2015 hanya 215 juta dolar AS," bebernya.
Selain itu ada juga justifikasi mengenai rendahnya nilai penjualan JICT. Berdasarkan data Deutch Bank pada tahun 2014, sebuah konsultan Dirut Pelindo II disebutkan bahwa valuasi JICT sebesar 639 juta dolar AS yang kemudian direvisi menjadi 833 juta dolar AS, up front fee 215 juta dolar AS, dan saham HPH sebesar 49 persen.
Sementara berdasarkan analisa FRI di tahun 2015, sebuah konsultan keuangan Dewan Komisaris Pelindo II disebutkan bahwa valuasi JICT sebesar 854 juta dolar AS, up front fee 215 juta dolar AS, semen‎tara saham HPH sebesar 25 persen.
Lebih lanjut, Menteri Rizal memiliki catatan mengenai perbandingan andai perjanjian tidak diperpanjang dan dikelola sendiri oleh PT Pelindo II.
Jika melalui perpanjangan HPH Pelindo II, penerimaan uang muka sebesar 215 juta dolar AS, rental fee 20 tahun dengan rincian 85 juta dolar AS/tahun sebesar 1,7 miliar dolar AS, dan termination value tidak perlu dibayar pihak HPH.
"Kalau dikelola 100 persen, penerimaan uang muka ada pendapatan sebesar 280 juta dolar AS, dengan catatan 215 juta dolar AS setara dengan keuntungan JICT selama 2 tahun. Rental fee 20 tahun sebesar 3,2 miliar dolar AS, dengan catatan pendapatan JICT dikurangi biaya operasional. Sedangkan terminatin value sebesar 58 juta dolar AS," tandasnya.
[zul]
