Berita

Syaikhul Islam Ali/net

PKB Bantah Ada Arahan untuk Pendamping Dana Desa

SENIN, 26 OKTOBER 2015 | 14:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. ‎Beredarnya surat komitmen pendamping dana desa yang mengharuskan sang pendamping harus menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibantah. Wakil Bendahara DPP PKB Syaikhul Islam Ali ‎bahkan menjamin peredaran tersebut tidak pernah ada.

"‎Enggak bener tuh. Saya jamin enggak ada," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (26/10).

Menurutnya semua orang bisa membuat surat edaran berkop PKB. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada oknum atau pihak-pihak yang sengaja merusak PKB.


Namun begitu, wakil ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan masih akan menelusuri keberadaan surat edara tersebut. Sementara di satu sisi, ia memastikan bahwa tidak ada arahan dari DPP PKB untuk membuat surat komitmen tersebut.

"Nanti dicek dulu. Yang jelas DPP PKB tidak ada arahan atau instruksi soal itu," tandasnya.

‎Sebelumnya, sebuah foto selembar Surat Komitmen calon pendamping dana desa berkop Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beredar di publik. Di dalam surat tersebut, tertulis nama calon adalah Indra Sukmana Agustian, yang beralamat di Bojonggenteng, Sukabumi.

Tertera di atas surat komitmen itu, lima butir peraturan yang wajib dijalankan si calon pendamping dana desa bila ia lolos seleksi menjadi pendamping kecamatan dalam program pendampingan anggaran desa di Kementerian Desa.

Butir pertama dan kedua, pendamping dana desa mesti bertanggung jawab memonitor dan menjalankan terhadap program pendampingan anggaran desa. Lalu, mematuhi aturan dan kaidah yang berlaku.

Yang menarik ada di poin ketiga. Di situ tertulis, calon yang lolos harus bersedia menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan bersedia menjalankan atau membantu dalam membesarkan PKB. Sementara butir empat mengatur setoran dari si pendamping dana desa ke PKB, sebesar 10 persen dari gaji tiap bulan yang didapatkan selama menjadi pendamping.

Di butir terakhir, ditegaskan bahwa bila yang bertandatangan tersebut melanggar empat butir komitmen di atas maka mereka harus rela diberhentikan sebagai pendamping dana desa atas rekomendasi DPC PKB Kabupaten Sukabumi. Foto yang beredar menunjukkan surat tersebut ditempeli meterai Rp 6000. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya