Sebagai bagian dari BUMN, Pertamina harus menyadari tugas utamanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Hekal menegaskan bahwa dirinya tak setuju jika proyek-proyek perusahaan plat merah itu diserahkan kepada asing.
"Kalau benar mereka berpihak pada asing, patut kita pertanyaan nasionalisme mereka," ujar Hekal di Jakarta, Sabtu (24/10).
Sebab itu sama artinya Pertamina secara tidak langsung sudah mengkhianati negara dan rakyat Indonesia. Hekal mengingatkan, pada hakekatnya, pemegang saham Pertamina adalah negara alias milik rakyat.
"Jadi enggak masuk akal kalau dia mementingkan asing apalagi BUMN punya misi menguasai bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," cetusnya.
Dikatakan, DPR memberikan tugas kepada BUMN untuk menjadi agent of development atau agen pembangunan. Ujung dari tugas-tugas itu tentu saja untuk kepentingan bangsa. Kalau ada keterlibatan asing dinilainya wajar tapi harus diprioritaskan pada kegiatan yang tidak mampu dihandel Pertamina.
"Tapi masa ya warga lokal tidak ada yang kompeten di bidang itu," cetusnya.
Atau, minimal keuntungan yang diperoleh pihak asing wajar dan sesuai dengan kebutuhan Pertamina. Tentu kata dia, warga lokal yang diprioritaskan.
"Jadi saya jelas tidak setuju kalau asing. Harus prioritaskan pengusaha
lokal dengan catatan si pengusaha lokal bener-benar lokal, bukan kedok
asing," ujarnya.
Tidak hanya itu, politikus Partai Gerindra itu juga mengungkapkan mengenai suplai untuk perusahaan swasta dan asing yang perlu dilakukan Pertamina.
"Pertamina dalam hal suplai ya harus profesional selayaknya perusahaan kelas dunia dan bisa memberikan jaminan ketersediaan pasokan petrokimia dan gas untuk industri domestik, agar sektor-sektor strategis ekonomi domestik bisa bergerak maju. Dengan demikian kemandirian ekonomi baru bisa terwujud," demikian Hekal.
[wid]
