Berita

umar arsal/net

Politik

SETAHUN JOKOWI-JK

Rekomendasi Demokrat Baik untuk Rakyat

JUMAT, 23 OKTOBER 2015 | 17:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Demokrat secara resmi sudah menyampaikan evaluasi, pandangan dan rekomondasi menyikapi satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Intinya, pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menghadirkan perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia kedepan.

"Apa yang disampaikan Partai Demokrat terhadap pemerintah baik untuk rakyat. Karena rakyat berharap ada hasil yang kongkrit dari pemerintahnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Karena kita tahu satu tahu Jokowi-JK belum ada perubahan yang jelas," jelas anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Umar Arsal di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Lanjut anggota Komisi V DPR RI ini, setahun Jokowi-JK berkuasa realitas terjadi pelambatan ekonomi yang disebabkan oleh baik faktor eksternal maupun internal. Di sisi lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat mengkhawatirkan.


"Semua itu perlu diperhatikan serius oleh pemerintah, jangan sampai dolar naik terus, PHK terus terjadi," katanya.

Umar yang juga Ketua Divisi Tanggap Darurat Dan Penanggulan Bencana DPP Partai Demokrat berharap rekomondasi lain untuk pemerintah Jokowi seperti penanggulangan bencana kebakaran hutan yang menyebabkan asap harus cepat diselesaikan dengan baik. Sebab, kebakaran hutan di berbagai daerah sudah meresahkan masyarakat.

Tidak lupa Umar juga mengingatkan kepada Jokowi-JK harus melaksanakan janji-janji politik saat menjadi capres di pilpres tahun 2014 lalu.  

"Empat tahun lagi Jokowi-JK memimpin pemerintahan, dan kita harapkan dengan empat tahun itu bisa melaksanakan janji-janjianya. Rakyat menunggu janji-janji yang telah disampaikan," jelasnya.[dem]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya