Menteri BUMN Rini Soemarno/net
Menteri BUMN Rini Soemarno diminta secepatnya merealisasikan keinginan Presiden Jokowi mewujudkan perusahaan pelat merah menjadi lebih besar dengan membentuk holding atau perusahaan joint venture. Gagasan Presiden ini dianggap strategis guna memperkuat bisnis BUMN jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, Rini seharusnya bisa merealisasikan arahan presiden karena hal ini sangat menguntungkan BUMN.
"Hanya saja, pembentukan holding untuk BUMN yang sudah Tbk memang butuh kajian lebih mendalam," kata Sofyano kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Sofyano, kajian lebih dalam ini perlu dilakukan karena tidak sedikit BUMN yang bersifat terbuka (Tbk) permodalannya juga dimiliki swasta bahkan investor asing. Ia mencontohkan pembentukan holding bank BUMN, antara BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri, tidak bisa dilakukan sebelum pemerintah memiliki 100 persen saham dari keempat bank tersebut.
"Pemerintah harus melakukan
buyback (pembelian kembali) saham, sebelum menggabungkan usaha perseroan. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan segala aspek bisnis perusahaan yang akan di-merger-kan agar setelah digabungkan akan terjalin sinergi positif yang membuat BUMN semakin kuat," katanya.
Sofyano juga mencontohkan, bisnis di PT Pelindo, akan berbeda penanganannya dengan bisnis Pelindo II di Jakarta dan Pelindo III di Makassar.
Lain halnya, kata dia, jika bisnis BUMN-nya bersifat Persero seperti PT Perkebunan Nusantara I-VIII. "Kalau ini berpeluang digabung karena sahamnya 100 persen milik pemerintah dan pola bisnisnya sama meski daerahnya berbeda-beda," urainya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, roadmap sinergitas BUMN sedang disiapkan oleh kementerian. Sesuai target presiden, roadmap tersebut harus selesai sebelum akhir tahun ini. Dalam roadmap itu, Rini menegaskan opsi pembentukan holding BUMN strategis dan merger untuk beberapa BUMN yang merugi sangatlah terbuka.
Salah satu yang berpotensi di-merger adalah perusahaan pelayaran PT Djakarta Lloyd (Persero). "Tadi bapak presiden mengatakan, kalau perlu di-merger akan kita merger," katanya.
Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan, kementeriannya tengah menyiapkan roadmap secara menyeluruh sebagai acuan pelaksanaan pembinaan BUMN ke depan. Termasuk roadmap melakukan merger maupun holding perusahaan pelat merah yang memiliki persamaan bisnis.
"Roadmap-nya memang belum selesai. Tapi akan kita sesuaikan dengan arahan bapak presiden karena sejalan dengan komitmen kami untuk terus melakukan efisiensi proses bisnis di masa mendatang," kata Imam kepada
Rakyat Merdeka.Dengan dilakukanmerger di antara BUMN, lanjut Imam, diharapkan dapat mengurangi persaingan tidak sehat. Masing-masing perusahaan selanjutnya bisa lebih efisien sehingga harga dari setiap produk bisa lebih murah.
"Itu nilai positifnya. Tapi, untuk melakukan merger juga perlu proses dan waktu, terutama penyesuaian budaya kerja yang berbeda," katanya.
Sebelumnya, beberapa kajian juga pernah dilakukan untuk melakukan merger atau holding. Seperti yang telah dilakukan pada holding semen (Semen Indonesia) dan pupuk (Pupuk Indonesia).
"Berbagai langkah kami upayakan agar bisa memperbesar dan memperkuat semua BUMNyang ada," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta dilakukannya merger atau pembentukan holding BUMN untuk meningkatkan daya saing. "Saya ingin agar BUMN-BUMN ini menjadi besar, entah lewat re-evaluasi aset atau pembentukan holding dengan mengabungkan BUMN," kata Jokowi.
Tapi, ia menekankan, holding-isasi BUMN harus dijalankan dengan cara yang transparan dan benar, serta memiliki visi dan misi yang sama ke depan. Ia mencontohkan, holding BUMN di Malaysia seperti Temasek dan Khazanah, sangat cepat melesat karena holding-isasi dilakukan dengan benar.
"Kalau tidak bisa langsung holding, bisa dengan virtual holding dulu. Tetapi betul-betul sudah dimulai. Sehingga menjadi sebuah sistem, tidak bekerja sendiri-sendiri. Bisa mulai banyak sinergi dalam pengembangan, kerja sama, operasi dan konglomerasi BUMN," terang Jokowi.
Saat ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I sampai IV menjadi perusahaan yang paling siap dilebur menjadi satu holding kepelabuhanan yang besar. Selain itu, ada PT Perkebunan Nusantara I sampai VIII yang siap dilebur menjadi hording perkebunan.
Untuk memastikan instruksinya dijalankan, Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Rini Soemarno membuat peta jalan holding-isasi BUMN ke depan. ***
