Berita

m yusuf/net

Politik

Kepala PPATK Ngaku Siap Gantikan Posisi HM Prasetyo

KAMIS, 22 OKTOBER 2015 | 16:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wacana perombakan kabinet dan pejabat tinggi pasca setahun pemerintahan Jokowi-JK semakin hangat. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah posisi Jaksa Agung yang kini diduduki HM Prasetyo.

Kader Partai Nasdem itu dinilai berkinerja buruk. Penggeseran posisi HM Prasetyo diperkuat dengan adanya pernyataan dari Partai Nasdem yang menyebut banyak pihak ingin merebut jabatan Jaksa Agung karena dinilai strategis.

Nama Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf muncul ke permukaan dan digadang-gadan akan menempati posisi Jaksa Agung dalam reshuffle kabinet jilid II.


Lalu apakah Yusuf siap menggantikan Prasetyo jika benar-benar posisi Jaksa Agung akan direshuflle?

Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Yusuf di sela-sela rapat dengan Pansus Angket PT Pelindo II DPR, ia merendah.

"Masih banyak orang yang lebih bagus daripada saya, sampai sekarang enggak ada itu reshuffel. Tapi saya ini prajurit dimanapun saya siap ditempatkan," tegas Yusuf di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 22/10).

Dia membantah jika dikatakan sudah ada komunikasi antara dirinya dengan Presiden Jokowi soal soal menduduki jabatan Jaksa Agung.

"Enggak ada (komunikasi). Itu pandangan temen-temen aja. Tapi saya apresiasi berartikan (saya) dihitung orang," jelasnya.

Semantara adanya desakan publik agar posisi Jaksa Agung diisi oleh orang yang mempuyai kapasitas dan bukan dari unsur politisi. Yusuf menegaskan bahwa dirinya mempuyai pengalaman di bidang penegakan hukum. Yusuf sendiri sebelum menduduki jabatan kepala PPATK telah berkarir di korps Adhyaksa.

"Oh siap (jadi Jaksa Agung). Saya katakan saya sebagai prajurit siap, saya punya Ilmu itu, saya punya pengalaman untuk itu (penegakan hukum)," tukas dia. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya