Hampir setahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya melaksanakan agenda yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Beberapa kebijakan yang diamanatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah implementasikan Kementerian PUPR.
Meski belum semua, tapi action sudah berjalan. Sekalipun Kementerian PUPR perpaduan antara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, namun tidak ada perbedaan berarti. Karena dalam mengelola kebijakan tetap mengikuti kebijakan Presiden.
Dikomandoi Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah mendata sejumlah proyek yang mangkrak selama bertahun-tahun. Dari olah data, Kementerian PUPR mempercepat menggarap sejumlah rencana pekerjaan yang terbengkalai. Hasilnya, delapan proyek berhasil digarap sejak setahun terakhir. Bahkan, beberapa telah rampung.
Beberapa pekerjaan program pembangunan yang mandek sudah kami lanjutkan, proyek yang bertahun-tahun tidak diteruskan pelaksanaannya atau dapat dikatakan mangkrak sampai dengan akhir 2014 lalu,†kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memaparkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, belum lama ini.
Basuki menyebutkan salah satu diantara proyek itu ialah Jalan Tol Cikopo - Palimanan yang diresmikan pada 13 Juni 2015. Lalu, ada pula Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat yang mulai digenangi pada 31 Agustus 2015, kemudian jembatan Soekarno di Sulawesi Utara yang diresmikan pada 28 Mei 2015.
Jembatan Merah Putih di Maluku dengan progres fisik 90,8 persen dan Jembatan Tayan di Kalimantan Barat dengan progres fisik 96 persen,†ujarnya.
Sisanya yaitu Bendungan Nipah di Jawa Timur yang akan digenangi pada November mendatang, Bendungan Bajulmati di Jawa Timur yang ditargetkan rampung akhir tahun ini, serta penanganan lumpur Lapindo.
Menurut Basuki, program infrastruktur tersebut penuh tantangan. Dengan beresnya proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Basuki menyebutkan pembangunan infrastruktur menghadapi tantangan arus urbanisasi. Sebanyak 53 persen masyarakat terpusat di perkotaan. Karena itu, kementeriannya mengarahkan pembangunan ke Kawasan Timur Indonesia.
Misalnya dengan menggeber proyek baru yang dimulai tahun ini. Sebagai contoh ialah pembangunan Jembatan Teluk Kendari dan Jembatan Holtekamp (Pa-pua), pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, serta proyek 13 bendungan.
Kami juga membentuk Badan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang memetakan 35 kawasan strategis sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri,†kata Basuki.
Hingga 16 Oktober 2015, realisasi serapan anggaran Ke-men-terian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai 46,59 persen dengan nilai Rp 55,3 triliun dan realisasi fisik 53,02 persen. Hal tersebut masih sejalan dengan target sasaran sera-pan di akhir tahun sebesar 93 persen. Basuki optimistis target tersebut terlaksana.
Di 2015 ungkap Menteri Basuki juga terdapat kegiatan baru dan dimulainya pekerjaan atau program pemenuhan misi Nawacita 2015-2019 dalam meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ke berbagai pelosok tanah air yaitu mem-bangun 13 bendungan (Raknamo-NTT), Logung-Jateng, Lolak-Sulut, Keureuto-NAD, Passe-loreng-Sulsel, Tanju-NTB, Mila-NTB, Bintang Bano-NTB, Karian-Banten, Rotiklod-NTT, Sindang heula-Banten, Estuari-Kepualauan Riau).
Pembangunan lainnya antara lain Sudetan Kanal Banjir Timur (progres fisik 54,37 persen), program Sejuta Rumah (total terbangun 512.928 unit), jalan tol Trans Sumatera, jalan Perbatasan (Kalimantan, NTT, Papua), Ka-wasan Perbatasan (Kali-man-tan, NTT, Papua), jembatan Holte-kamp kota Jayapura, Papua (progres fisik 4,2 persen), dan jembatan Teluk Kendari.
Kami tidak hanya akan menghubungkan antar wilayah tetapi program ini bertujuan menurunkan harga-harga di wilayah tersebut. Seperti Trans Papua yang tahun ini diharapkan tembus Wamena dari Asmat di Selatan Papua. Kalau sudah jadi, harga-harga jadi murah,†jelas Basuki.
Selain itu, kata Basuki, Kementerian PUPR berkomitmen dalam mewujudkan Sejuta Rumah, melalui program-program pemerintah BTN, BPJS dan Perumnas. Proporsi rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 603 ribu rumah, sedangkan yang non MBR, berjumlah 400 ribu.
Kementerian PUPR, menurutnya, terus berupaya untuk deregulasi peraturan yang menghambat realisasi tersebut. Berbagai insentif juga sudah disediakan bagi para pengembang.
Justru disitulah alasan kami harus menyederhanakan regulasi, supaya proses izin bisa cepat dan murah. Khusus untuk rumah MBR, supaya ada daya tarik bagi pengembang, untuk bangun rumah MBR,†ujarnya.
Puluhan perizinan pun sudah dipangkas, baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah. Dia berharap, para pengembang bisa cepat bergerak untuk segera merealisasikan janjinya ke pemerintah untuk membangun MBR. Perpres perumahan karena banyak izin di pemda. Izin sekarang dipangkas, dari 42 izin hanya akan menjadi delapan izin saja,†ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, ditargetkan dalam program sejuta rumah, rumah MBR yang akan dibangun sebanyak 603.516 unit. Dengan pembagian Pemerintah 98.300 unit, Perumnas 36.016 unit, REI 230.000 unit, Apersi 155.000 unit, Asperi 18.800 unit, BPJS Ketenagakerjaan 35.400 unit, serta Pemda 30 ribu unit.
Sementara itu, untuk non MBR bagi masyarakat kelas menengah dan atas, 396.484 unit akan dibagun. Dengan pembagian jatah, REI sebanyak 250 ribu unit dan pengembang pribadi, atau masyarakat sebanyak 146.484 unit. Poltak mengaku optimistis target tersebut bisa tercapai. Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan semaksimal mungkin se-suai dengan tanggung jawabnya.
[dzk]a
