Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus memacu pembangunan nasional dalam konsep desa membangun.
"Masa depan Indonesia ada di desa. Ini bisa dilihat secara nyata karena desa memegang prospek besar bagi perwujudan kedaulatan nasional di masa depan. Desa menjadi kunci menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan dan energi," ujar Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dalam Seminar Nasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (21/10).
Menempatkan desa sebagai sumbu utama kedaulatan pangan dan energi, kata Marwan, tidak berlebihan karena desa merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Potensi pengembangan pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilyah perkotaan. Lahan pertanian dan Sumber Daya Manusia mayoritas berada di desa.
"Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan sumber bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan. Misalnya pengembangan saripati singkong menjadi ethanol, minyak kelapa sawit sebagai bahan baku bio fuel, dan lain-lain," jelasnya.
Dengan memahami besarnya potensi desa ini, lanjut Marwan, akan terlihat secara jelas bahwa Desa memegang peran penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pangan dan energi.
Namun, dia mengakui bahwa hingga saat ini desa masih menghadapi banyak permasalahan yang mengancam perkembangan pertanian, diantaranya ketersediaan lahan sawah, lahan kering, dan lahan pertanian relatif tetap dan bahkan berkurang karena ada konversi lahan terbangun untuk permukiman perkotaan. Dalam rentang 2003-2012, perkembangan lahan pertanian sekitar 25 juta hektar.
Masalah lainnya adalah terkait tingkat pertumbuhan penduduk yang timpang antara kota dan desa. Pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 2,18% per tahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64%.
Data ini menunjukkan bahwa angka urbanisasi penduduk desa ke kota cenderung meningkat. Angka urbanisasi yang tinggi tentu semakin mengurangi angka angkatan kerja di desa dan berkurangnya angkatan kerja di desa tentu semakin mengurangi angka produktivitas hasil pertanian, mengingat 83 % penduduk desa bekerja sebagai petani.
"Selain itu, desa juga mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana produksi, teknologi pertanian, dan keterampilan petani di desa," tandas Marwan.
