DPR mengapresiasi langkah pemerintah‎ yang telah melibatkan dunia internasional dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tapi, keterlibatan tersebut tidak boleh berakibat pada penekanan kepada Indonesia.
"Kita tidak bisa menutup diri, namun tidak boleh ada tekanan internasional yang dapat membuat citra Indonesia negatif. Dunia juga mesti memahami bahwa Indonesia ini sumber oksigen yang besar, yang bisa menghasilkan pencegahan terhadap perubahan iklim luar biasa yg sedang terjadi," kata Anggota Komisi I DPR RI Syaefullah Tamliha di Jakarta, Senin (19/10).
‎
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan terutama berkait dengan perlindungan terhadap masyarakat adat.
"Kebakaran hutan terjadi karena hilangnya kearifan lokal. Kebakaran di lahan gambut selama ini teratasi karena masyarakat adat mengedepankan kearifan lokal dan hanya membakar dengan teknik tertentu dan dilakukan menjelang hujan," jelas Tamliha yang menyelesaikan program S-2 di bidang lingkungan dan melakukan penelitian tentang kKearifan Lokal terhadap Kebakaran Lahan dan Hutan' itu.
Pemerintah, menurut dia, tidak bisa hanya menyalahkan perusahaan sawit yang membuka lahan. Ia menilai, perusahaan-perusahaan sawit itu hanya terkena ekses dari munculnya kebakaran.
Menurut Tamliha, jika memang terbukti melanggar pemerintah bisa saja memberikan sanksi berupa denda kepada perusahaan sawit. Namun, yang paling penting justru bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat agar mereka bisa bertahan hidup tanpa harus menimbulkan kebakaran atau bencana lebih luas.
"Kita tidak bisa melarang masyarakat adat membuka lahan dengan membakar hutan, mereka warga Indonesia yang berhak hidup seperti warga Indonesia yang lain. Sementara ini raskin sebagai bantuan untuk bertahan hidup sebagai contoh hanya sampai di ibukota kabupaten. Jadi harus ada undang undang tentang masyarakat adat yang melindungi mereka. Solusinya adalah pengayoman terhadap masyarakat adat," demikian Tamliha.
Diketahui, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Riau mengaku merugi sekitar Rp 7,2 triliun terutama akibat berkurangnya produktivitas, dan bertambahnya biaya operasional akibat asap melanda sejak dua bulan terakhir.
[dem]
