Janji Jokowi Sejahterakan Petani Cuma Berisi 'Seolah-olah'

RMOL. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan swasembada pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai dalam waktu tiga tahun ke depan. Salah satu upaya untuk mencapainya dengan  meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman melalui rehabilitasi irigasi, bantuan benih, pupuk, dan alsintan atau traktor dan lainnya sebagaimana tertuang dalam Permentan nomor 3 tahun 2015.

Menanggapi rencana Kementan tersebut, Ketua Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengingatkan, pengalaman petani ketika diberi bantuan benih hibrida oleh pemerintah periode 2009-2010 yang ternyata lebih mudah terserang penyakit, terutama wereng. Akibatnya, lebih dari 25 kabupaten sentra produksi mengalami gagal panen.

"Ketika gagal panen, petanilah yang paling dirugikan, tak ada kompensasi apalagi ganti rugi. Tak mengherankan jika tahun-tahun selanjutnya banyak bantuan yang diparkir di gudang atau dijadikan beras karena tidak ada jaminan berhasil jika ditanam. Tentu saja jika ini terjadi lagi, uang subsidi benih yang hampir Rp 2 triliun menjadi sia-sia," ujarnya di Jakarta, Senin (19/10).

"Ketika gagal panen, petanilah yang paling dirugikan, tak ada kompensasi apalagi ganti rugi. Tak mengherankan jika tahun-tahun selanjutnya banyak bantuan yang diparkir di gudang atau dijadikan beras karena tidak ada jaminan berhasil jika ditanam. Tentu saja jika ini terjadi lagi, uang subsidi benih yang hampir Rp 2 triliun menjadi sia-sia," ujarnya di Jakarta, Senin (19/10).

Menurutnya, bantuan benih ini justru bertolak belakang dengan semangat dan cita-cita Kedaulatan Pangan yang termuat dalam Nawa Cita dan RPJMN. Karena kedaulatan pangan mengharuskan penggunaan sumberdaya lokal sebagai faktor keberhasilan pembangunan pertanian. Pemberian bantuan benih ini menurutnya bertentangan juga dengan rencana menyiapkan 100 desa mandiri benih.

"Bantuan benih tak hanya turut mempercepat kepunahan benih lokal namun juga kemandirian dan kedaulatan petani atas benih yang dimilikinya," tegasnya.

Selain itu, menurut Said, pemberian bantuan traktor yang marak diberitakan dan mendapat banyak pujian sekaligus harapan yang besar dari petani untuk bisa menjadi jawaban atas persoalan keterbatasan tenaga kerja, nyatanya yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bantuan traktor yang dipertontonkan ke publik hanya pajangan.

"Peristiwa di Ngawi, di mana para petani mengalami hal tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah hanya berisi seolah-olah atau dalam bahasa lain pencitraan. Situasi dan kenyataan ini tentu saja sangat memukul dan melukai perasaan petani. Bagaimana mungkin pemimpin yang dipilih dengan amanah memberikan baktinya dalam bentuk Seolah-olah. Seolah-olah memberikan bantuan traktor padahal hanya barang pinjaman untuk dipamerkan. Seolah-olah peduli petani padahal sesungguhnya sedang menipu diri sendiri dan petani," ungkapnya.

Said juga menilai Presiden Jokowi tidak mampu menunjukkan arah pembangunan melalui jalan dan rambu-rambu yang benar serta memantau kinerja pembangunan pertanian. Dengan melihat arah yang justru menjauh dari membangun kedaulatan dan kesejahteraan petani, gerakan petani nusantara memandang bahwa Jokowi gagal menjadi pemimpin di sektor pertanian.[wid]