Berita

Politik

Setahun Jokowi-JK, Survei: 54,7 Persen Publik Tidak Puas

MINGGU, 18 OKTOBER 2015 | 18:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) mengungkapkan, mayoritas masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Hasil sigi KedaiKOPI memperlihatkan 54,7 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Kalla," kata polster KedaiKopi, Hendri Satrio, di Jakarta, Minggu (18/10).

Menurut Hendri, mayoritas masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja karena tiga hal, yaitu harga bahan pokok yang tinggi (35,5 persen), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7 persen) serta lambannya penanganan kabut asap (11,8 persen).


"Publik juga tak puas krn BBM mahal, susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kinerja menteri,biaya kesehatan dan lain-lain," sambung dia.

Survei atas kinerja Pemerintahan Jokowi-JK ini dilakukan terhadap 386 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia, dengan besaran 52 persen di Jawa dan 48 persen di luar Jawa. Survei dirilis jelang peringatan satu tahun usia pemerintahan Jokowi-JK yang jatuh pada 20 Oktober 2015 mendatang.

Hendri Satrio mengatakan responden dalam survei adalah pengguna telepon yang dipilih secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak sistematis. Komposisi responden di setiap daerah dipilih dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah penduduk di setiap daerah.

Proses pengumpulan data survei dilaksanakan dari tanggal 14-17 September melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Wawancara dilakukan terhadap pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

"Responden diambil dari latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan 384 responden, margin of error (MoE) survei ini sebesar lebih kurang lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," demikian Hendri yang juga pengajar di Universitas Paramadina Jakarta.[dem]

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya