Gerakan Pemuda Ka'bah: PPP Kehilangan Marwah Sebagai Partai Islam?

Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saling klaim antara M Romahurmuziy melalui Muktamar Surabaya dan Djan Faridz melalui Muktamar Jakarta begitu berpengaruh terhadap stabilitas partai secara internal. Apalagi menjelang Pilkada Serentak 2015 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Sekalipun kubu Djan Faridz telah memenangkan gugatan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), tetapi putusan PTUN belum dapat dijadikan sebagai putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sebab kubu M Romahurmuziy memenangkan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terhadap putusan PTUN yang membatalkan SK Kemenkumham.

Pengurus DPP Gerakan Pemuda Ka'bah, Ernadi mengatakan sebetulnya jika mengacu kepada berbagai landasan konstitusional partai serta keketapan Kemenkumham, maka kepengurusan PPP M Romahurmuziy yang sah. Setidaknya ini dapat disandarkan kepada tida dalil.

Pertama, Kemenkumham hanya mengakui kepengurusan tunggal dalam partai politik, dan menistakan kepengurusan ganda. Sebagaimana diterbitkan dalam lembaran negara tentang struktur kepengurusan PPP yang sah memimpin PPP dalam kurun lima tahun ke depan adalah kubu M Romahurmuziy.

Kedua, penyelenggaraan Muktamar Surabaya telah mencapai kuorum minimal karena dihadiri 50 persen lebih Dewan Pimpinan Wilayah PPP maupun Dewan Pimpinan Cabang PPP seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pengejawentahan terhadap Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PPP.

Ketiga, Mahkamah Partai yang punya otoritas dan kewenangan untuk menyelesaikan konflik partai sudah memberikan putusan. Putusan itu mengesahkan kepengurusan M Romahurmziy sebagai Ketua Umum PPP secara legal-formal. Putusan ini sekaligus sebagai jawaban atas "arogansi" kubu Djan Faridz yang mengaku sebagai pengurus sah PPP.

Menurut Ernadi, berbagai fakta yang menunjukkan keabsahan kepengurusan M Romahurmuziy idealnya disikapi secara legowo oleh kubu Djan Faridz. Djan Faridz harus lapang dada menerima hasil mekanisme politik dan hukum sebagai wujud dari penyelesaian konflik internal PPP. Tentu menghormati keputusan hukum dan politik adalah pilihan paling rasional.

"Demi masa depan partai, kubu Djan Faridz harus melebur dan menyatu dengan struktur kepengurusan M Romahurmuziy. Apalagi PPP juga sedang dihadapkan pada proses politik maha penting untuk memenangkan kadernya dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2015," kata Wakil Bendaha Umum DPP Gerakan Pemuda Ka'bah itu dalam rilisnya, Minggu (18/10).

Di samping aspek stabilitas internal PPP, lanjut Ernadi, pertimbangan urgen yang lain adalah menjaga harkat dan martabat partai dari perpecahan. Tentu saja perpecahan dan konflik internal PPP berpengaruh terhadap elektoral pertai. Dan PPP bisa jadi akan kehilangan marwahnya sebagai partai Islam yang idealnya mampu memberikan keteladanan politik.

"Oleh karena itu Djan Faridz harus mampu menunjukkan sikap kedewasaan politik. Dualisme kepengurusan PPP harus segera diselesaikan. Jangan sampai khittah partai runtuh. Maka menjadi penting langkah-langkah politik M Romahurmuziy dalam rangka terus merangkul perbedaan sikap politik Djan Faridz untuk kebaikan partai. Dengan pola politik seperti itu PPP dapat diselamatkan," demikian Ernadi. [rus]

Berita

Politik

Gerakan Pemuda Ka'bah: PPP Kehilangan Marwah Sebagai Partai Islam?

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas