Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) akan tetap konsisten sebagai pendukung pemerintahan dan terus mendorong transparansi pengelolaan negara dalam rangka menciptakan good governance.
LIRA juga akan tetap fokus membongkar praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh para pejabat negara dari tingkatan daerah sampai tingkat nasional.
"Hal tersebut dilakukan LIRA agar Indonesia di masa mendatang bebas dari KKN sehingga menjadikan Indonesia negara yang hebat dan kuat," kata Presiden LIRA, Olivia Elvira alias Ollies Datau dalam sambutannya pada Rapat Pleno I di Jakarta, Kamis (15/10).
Ollies juga menyinggung soal rencana pemerintah untuk membentuk kader bela negara seperti yang diusulkan Kementerian Pertahanan. LIRA sangat mendukung program bela negara yang akan dilaksanakan pemerintah. Alasannya, karena selain menanamkan rasa cinta Tanah Air hal itu juga bermanfaat untuk keamanan nasional.
"Kader bela negara sangat diperlukan demi keamanan dan kepentingan nasional," tutur Ollies.
Lebih lanjut aktivis perempuan yang terpilih sebagai Presiden LIRA pada Munas II LIRA Agustus 2015 lalu itu menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga kedaulatan negara. Salah satu program yang nyata adalah membentuk kader bela negara seperti yang direncanakan pemerintah.
"LIRA sejak 2011 sudah mempunyai konsep bela negara, maka ketika pemerintah berencana membentuk kader bela negara, kita dukung secara penuh, dan telah menjadi salah satu program LIRA lima tahun ke depan selain dimana LIRA juga akan menjadi lembaga yang akan berperan dalam pengawasan pengucuran dana desa," demikian Ollies.
Diketahui, agenda Rapat Pleno I LIRA adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) dan pengukuhan kepengurusan DPP LIRA masa bakti 2015-2020 oleh Ketua Dewan Pendiri LIRA HM. Jusuf Rizal. Pada kepengurusan kali ini, ada beberapa nama tokoh nasional yang sudah dikenal publik seperti Indra J. Piliang yang didaulat sebagai Wakil Presiden LIRA bidang Polhukam selanjutnya Ibu Hana Fadel (Anggota DPD RI) sebagai Wakil Presiden bidang komunikasi dan hubungan antar lembaga. Ada juga Poempida Hidayatullah dan Ruhut Sitompul selaku Dewan Pakar, serta Aboebakar Al Habsy sebagai Dewan Pembina bersama M. Jafar Hafsah dan Mayjend TNI (Purn) Arif Siregar.
[wid]
