Berita

sutan adil hendra/net

Politik

Gerindra: Jokowi Jangan Macam-macam Soal Asap!

RABU, 14 OKTOBER 2015 | 11:51 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Fraksi Partai Gerindra mendesak pemerintah menetapkan kabut asap menjadi bencana nasional. Pasalnya, kabut asap sudah merusak sendi-sendi kehidupan karena dibiarkan berlangsung selama tiga bulan.

"Ini Presiden Jokowi kemana saja? Jangan bunuh masyarakat saya (Jambi) berlahan-lahan," kata anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) kepada redaksi, Rabu (14/10).

Data yang ia peroleh, di Jambi sudah ada dua anak yang meninggal akibat kabut asap, yaitu Hanin (12 tahun) dan Nabila (15 bulan) serta sebanyak 50 ribu orang yang terinfeksi infeksi saluran pernapasan akut (ispa).


"Apakah pemerintah ini menunggu korban lain? Pemerintah ini edan. Presiden Jokowi jangan macam-macam, kalau mau bunuh masyarakat saya (Jambi), langkahi dulu mayat saya," tegas SAH.

Ia pun menuding Jokowi tidak mengerti soal keadilan. Menurutnya, kalau kabut asap ini terjadi di Jakarta atau di Jawa, pemerintah dengan semua kekuatan akan berusaha memadamkan api itu hingga padam.

SAH melanjutkan, dengan tidak menetapkan kabut asap akibat kebaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional menjadi alasan bencana itu lama bisa diselesaikan.

Menurutnya, kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganannya akan fokus. Karena dengan otomatis personil, peralatan dan anggaran akan tersedia, serta sistem koordinasinya akan rapi.

Sebelumnya dalam Sidang Paripurna DPR Selasa (13/10) kemarin, SAH juga sempat lantang mengajukan interupsi meminta pimpinan dan semua anggota dewan agar mendesak pemerintah lebih serius untuk menangani bencana asap.

Sementara Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Abdullah Rasyid juga sempat mendesak para ketua umum parpol untuk mencopot anggota dewan yang berasal dari Jambi. Ini lantaran mereka hanya diam saat melihat penderitaan rakyat Jambi yang terkena musibah asap. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya